Page 732 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 732
Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Meskipun demikian dalam tugasnya Wakil Menteri bertanggungjawab penuh kepada Menteri.
Adapun ruang lingkup tugas Wakil Menteri Ketenagakerjaan tersebut antara lain: a. membantu
Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit
organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian
Ketenagakerjaan.
"Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi pasal
3.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan
Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015
tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 45.
Perpres yang ditetapkan Presiden pada 23 September 2020 tersebut mulai berlaku sejak
diundangkan pada 25 September 2020. Selain akan mengangkat Wakil Menteri Ketenagakerjaan,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga akan mengangkat Wakil Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil,
Menengah (UKM).
Aturan mengenai adanya Wakil Menteri Koperasi dan UKM tersebut tercantum dalam Peraturan
Presiden nomor 96 Tahun 2020.
"Dalam memimpin Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri dibantu oleh
Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," bunyi pasal dua ayat 1 Perpres tersebut
seperti dikutip Tribun.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Meskipun demikian dalan menjalankan tugasnya, Wakil Menteri bertanggungjawab penuh pada
Menteri. Adapun Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri Koperasi dan UKM tersebut yakni:
a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah; dan b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian
kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
"Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi pasal
3.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106), masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan
Peraturan Presiden ini.
"Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015
tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 41.
731
