Page 736 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 736
Menyikapi langkah buruh yang akan menggelar demo massal 6-8 Oktober 2020. para pengusaha
anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) merasa cemas. Pengusaha menilai aksi tersebut
akan berdampak buruk pada penanganan sektor kesehatan dan ekonomi yang sedang dikerjakan
pemerintah.
"Dampaknya akan meluaskan penyebaran Covid-19 di lingkungan pekerja dan ini bisa
mengakibatkan pemulihan kesehatan dan ekonomi akan mengalami tekanan." kata Ketua Umum
Kadin Indonesia Rosan Roeslani.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, buruh akan melakukan
mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Ciptaker yang akan
disahkan. Buruh menilai poin-poin dalam RUU Ciptaker banyak merugikan buruh.
Ketua Kadin Rosan mengatakan, pihak pengusaha baik Kadin maupun Asosiasi Pengusaha
Indonesia(Apin-do) sudah berkomunikasi dengan para ketua konfederasi serikat buruh.
"Dan sudah saling cari solusi terbaik. Ini cara yang terbaik dalam rangka mempertemukan semua
pihak, komunikasi yang terbuka." jelasnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J
Supit menilai mogok nasional tidak sah. Dia menjelaskan, mogok adalah hak para buruh jika
urusan atau tuntutan yang diajukan kepada perusahaan dalam hal hubungan industrial tidak
menemui titik temu.
Dia mempertanyakan pasal ketenagakerjaan yang mana yang merugikan buruh. Menurut Anton,
aturan soal pesangon yang adadi RUU Omnibus Law Ciptaker merupakan win-win solution buat
pengusaha maupun buruh.
Beri Kemudahan
Terpisah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Minggu (4/10) menyebutkan. RUU Ciptaker yang sedang digodok dan akan disahkan
menawarkan berbagai kemudahan bagi banyak pihak, termasuk buruh dalam hal pesangon dan
pelaku UMKM dalam proses perizinan melalui Online Single Submission(OSS).
Selain itu, lanjut dia, kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),
kemudahan mendirikan Perseroan Terbuka (PT), perusahaan perseorangan, hingga persyaratan
mudah dan juga biaya murah, sehingga ada kepastian legalitas.
RUU Ciptaker,kata Airlangga.juga menawarkan kemudahan mendirikan koperasi, dengan
menetapkan minimal jumlah pendirian oleh sembilan orang dari sebelumnya 20 orang.
Koperasi, kata dia, juga diberikan dasar hukum kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah,
selain kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.
Untuk Sertifikasi Ilalal, lanjut Airlangga, RUU Ciptaker menjamin percepatan dan kepastian dalam
proses sertifikasi halal.
Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang
ditanggung pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat
dilakukan Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.
Sedangkan bagi nelayan diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan yakni
satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sedangkan Kementerian
Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.
735
