Page 730 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 730
" bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang
telah menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita," kata Ketua Umum DPD Himpunan
Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam keterangannya di
Jakarta, Senin.
Sarman menuturkan mogok kerja memang hak dasar pekerja dan buruh yang diatur dalam UU
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Namun, menurut dia, mogok kerja dinyatakan sah jika perundingan gagal antara serikat pekerja
atau buruh dengan perusahaan atas masalah hubungan industrial yang terjadi.
Serikat pekerja juga wajib memberitahukan tujuh hari kerja sebelum mogok secara tertulis
kepada pengusaha dan dinas tenaga kerja setempat.
Di luar ketentuan tersebut, jika pekerja atau buruh ikut ajakan mogok kerja tersebut, maka
pengusaha dapat memberikan sanksi.
"Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan
PHK akibat dari isu mogok kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan," kata
Sarman, yang juga Anggota Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional.
Serikat pekerja atau buruh, imbuh Sarman, seharusnya harus mengutamakan kepentingan yang
lebih luas dan strategis demi masa depan ekonomi Indonesia dan nasib pekerja dan jutaan
pengangguran.
Mantan anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta itu juga meminta serikat pekerja atau buruh
seharusnya berani keluar pola pikir konvensional, membawa pekerja yang berdaya saing dengan
keterampilan dan kompetensi yang mampu menyesuaikan dengan teknologi terkini.
Dengan demikian, Indonesia tidak lagi terjebak dengan isu upah akan tetapi upah akan
disesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan pekerja.
Sarman mengatakan jika dalam RUU Cipta Kerja ini masih ada hal yang dianggap belum sesuai
dengan keinginan serikat pekerja atau buruh, tentu masih dapat dimasukkan dalam aturan
turunan seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri.
"Jika serikat pekerja atau buruh akan tetap memaksakan mogok kerja dengan unjuk rasa kami
memprediksi bahwa tidak akan efektif di mana pekerja atau buruh tidak berani ikut mogok dan
unjuk rasa karena tidak sah takut mendapatkan sanksi," katanya.
Sarman juga khawatir mogok kerja akan menunjukkan kepada calon investor bahwa tenaga
kerja Indonesia kurang produktif dan kompetitif.
Ia juga mengkhawatirkan adanya klaster baru penyebaran virus COVID-19 yang akan
memperpanjang PSBB yang membatasi berbagai aktivitas perekonomian.
"Harapan kami agar serikat pekerja atau buruh dapat bersama sama membangun perekonomian,
meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan pengangguran yang terkena
PHK dan dirumahkan," pungkas Sarman.
729
