Page 726 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 726
Banyak poin dalam RUU Cipta Karya yang merugikan dan menyengsarakan para pekerja, di
antarnya outsourcing, tidak ada batasan kontrak karyawan yang dapat membuat kontrak seumur
hidup dan menghilangkan gaji bagi karyawan yang cuti melahirkan.
Menurutnya, dalam mogok nasional ini akan diikuti oleh 18 federasi serikat pekerja yang ada
di Bekasi .
"Jadi semua federasi akan melakukan mogok nasional ini, diperkirakan jumlah buruh di atas
300 ribu. Karena di PSPMI sendiri hampir 100 ribu," tuturnya.
Kemudian, pada saat mogok nasional akan ada tim yang bertugas memeriksa semua pabrik,
untuk memastikan berhentinya produksi.
"Hari ini pagi ini ke Jakarta, Gedung DPR RI lakukan aksi. Ada 5.000 Kabupaten Kota Bekasi ini
kita jadi satu kesatuan aliansinya," paparnya.
Dua juta buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan massa buruh
akan melancarkan aksi mogok nasional pada tanggal 6 - 8 Oktober 2020.
Aksi yang berlangsung selama tiga hari tersebut bakal diikuti sebanyak 2 juta massa buruh dari
150 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, mogok nasional adalah istilah yang digunakan 32 federasi
dan konfederasi serikat pekerja dalam menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law
Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.
Mogok kerja nasional dilakukan massa buruh melalui mekanisme UU No. 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh khususnya Pasal 4 yang menyebutkan bahwa fungsi serikat
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
"Mogok kerja nasional adalah istilah, bentuknya adalah unjuk rasa serentak secara nasional
melalui mekanisme UU nomor 9 tahun 1998 dan UU nomor 21 tahun 2001 Tentang Serikat
Pekerja. Bentuknya macam-macam, bisa mogok kerja ataupun unjuk rasa ," ucap Said Iqbal
saat dihubungi Tribun Network, Minggu (4/10) sore.
Dasar hukum aksi mogok nasional kaum buruh adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (HAM) dan UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Said Iqbal menjelaskan, aksi mogok nasional serikat buruh dilakukan secara serentak mulai
tanggal 6 Oktober 2020 di lingkungan kerja masing-masing.
Aksi mogok nasional ini sudah mendapat izin dari Mabes Polri, Polres kota/kabupaten dan Polda
setempat.
"Lokasi unjuk rasa nya adalah di lingkungan perusahaannya masing-masing. Dari pukul 06:00
WIB - 18:00 WIB. Tanggal 6 Oktober dan diakhiri tanggal 8 Oktober pada saat sidang Paripurna
DPR RI. Dari 20 provinsi sudah konfirmasi akan mengikuti mogok nasional . Hampir lebih dari
150 kabupaten/kota diikuti oleh 2 juta buruh . Itulah jumlah yang masih kami dapatkan," kata
Said Iqbal.
725
