Page 729 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 OKTOBER 2020
P. 729
Judul Dunia usaha sayangkan rencana mogok nasional serikat pekerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1764745/dunia-usaha-
sayangkan-rencana-mogok-nasional-serikat-pekerja
Jurnalis Ade irma Junida
Tanggal 2020-10-05 11:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia)
bagaimana agar kita dapat segera mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 yang telah
menghentikan berbagai aktivitas perekonomian kita
negative - Sarman Simanjorang (Anggota Lembaga Kerja Sama) Dalam situasi seperti ini kita
harus menjaga psikologi pengusaha agar jangan sampai melakukan PHK akibat dari isu mogok
kerja yang dilakukan tidak sesuai aturan ketenagakerjaan
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Jika serikat pekerja atau buruh akan tetap memaksakan mogok kerja
dengan unjuk rasa kami memprediksi bahwa tidak akan efektif di mana pekerja atau buruh tidak
berani ikut mogok dan unjuk rasa karena tidak sah takut mendapatkan sanksi
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(Hippi) DKI Jakarta) Harapan kami agar serikat pekerja atau buruh dapat bersama sama
membangun perekonomian, meningkatkan kompetensi pekerja dan memikirkan nasib jutaan
pengangguran yang terkena PHK dan dirumahkan
Ringkasan
Jakarta - Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja
selama tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan
dalam Sidang Paripurna DPR pada 6-8 Oktober 2020.
DUNIA USAHA SAYANGKAN RENCANA MOGOK NASIONAL SERIKAT PEKERJA
Jakarta - Dunia usaha menyayangkan rencana mogok nasional yang akan digelar serikat pekerja
selama tiga hari mendatang sebagai bentuk penolakan RUU Cipta Kerja yang akan disahkan
dalam Sidang Paripurna DPR pada 6-8 Oktober 2020.
728
