Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Dari 410 pengaduan tersebut, 307 perusahaan sudah melalui pemeriksaan dan pembinaan.
Perusahaan-perusahaan tersebut kemudian membayarkan THR kepada karyawannya, meski
terlambat atau jumlahnya tak sesuai ketentuan.

Sementara itu, 103 perusahaan kini dalam proses pemeriksaan oleh dinas ketenagakerjaan
karena belum juga membayarkan THR yang menjadi kewajibannya. Sebagian dari perusahaan
itu bahkan harus menghadapi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena berselisih dengan
karyawannya terkait pembayaran THR.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawas Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Haiyani Rumondang mengatakan, ada lima perusahaan yang direkomendasikan mendapat
sanksi administratif.

Simak Databoks berikut: Sanksi tersebut di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan
kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi dan pembekuan
kegiatan usaha.
"Dalam hal ini, pengawas mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.
Kemudian, Gubernur, Walikota, Bupati atau instansi terkait akan memutuskan sesuai dengan
rekomendasi yang dikeluarkan," kata Haiyani dalam acara Launching Posko THR 2021, Senin
(19/4).
Sementara itu, hingga menjelang pekan kedua Ramadan, belum ada perusahaan yang
melaporkan ketidakmampuannya membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya
tahun ini.

"Sampai saat ini belum ada perusahaan yang tidak mampu (membayar THR 2021)," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Ida juga menyampaikan, perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan pemerintah
harus melakukan dialog dengan pekerjanya. Pengusaha wajib melaporkan hasil kesepakatan
tersebut kepada dinas ketenagakerjaan setempat.

"Ketidakmampuan itu didasarkan atas bukti laporan keuangan internal, dan dialog dilakukan
secara kekeluargaan," kata Ida.

Ia menyatakan, Posko THR keagamaan 2021 bisa dimanfaatkan para pekerja/buruh dan
pengusaha mulai tanggal 20 April - 20 Mei 2021. Pengaduan bisa dilakukan dengan dua cara,
yaitu offline dan online.

Ida menjelaskan, untuk pelayanan secara offline bisa dilakukan di Ruang Pelayanan Terpadu,
Gedung B lt 1, Kementerian Ketenagakerjaan selama jam kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai
15.30 WIB. Sementara untuk layanan online, dapat diakses melalui
www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500-630.

103