Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 109
Judul Pemerintah Daerah Diminta Buka Posko Pengaduan THR 2021
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/19/pemerintah-daerah-
diminta-buka-posko-pengaduan-thr-2021
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2021-04-19 19:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam rangka pelaksanaan kordinasi yang
efektif antara pemerintah pusat dan daerah, maka Posko THR keagamaan 2021 tidak hanya
dibentuk di tingkat pusat, kami juga minta kepada Pemprov dan Pemkot membentuk posko yang
sama di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya berpesan, jika dilakukan secara offline
untuk tetap mengikuti protokol kesehatan
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Keberadaan Posko THR keagamaan ini
merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar pekerja/buruh mendapat THR keagamaan benar-
benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah provinsi (Pemprov)
maupun pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten/Kota turut membuka Posko THR 2021 di
wilayahnya masing-masing. Pada konferensi pers Senin, Ida meminta Posko THR 2021 supaya
tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
PEMERINTAH DAERAH DIMINTA BUKA POSKO PENGADUAN THR 2021
Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah meminta pemerintah provinsi (Pemprov) maupun pemerintah daerah
(Pemda) Kabupaten/Kota turut membuka Posko THR 2021 di wilayahnya masing-masing.
Pada konferensi pers Senin, Ida meminta Posko THR 2021 supaya tidak hanya dibentuk di pusat,
tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Ida menjelaskan pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan
koordinasi menjadi lebih efektif.
108
