Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

BURUH DAN PEKERJA HARAP TENANG, THR KEMUNGKINAN BESAR AMAN, BELUM
ADA PERUSAHAAN YANG LAPOR TAK SANGGUP BAYAR THR
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan, belum ada perusahaan yang
melaporkan tidak sanggup membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan 2021 hingga hari
ini. Ida sendiri telah menerbitkan aturan THR Lebaran 2021 dalam Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
Tahun 2021 Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan pada Senin (12/4/2021). "Sampai hari ini
belum ada pengaduan yang masuk terkait dengan ketidakmampuan perusahaan membayar
THR," ujarnya dalam Launching Posko THR Tahun 2021, Senin (19/4/2021).

Menurut politisi PKB ini, laporan tersebut biasanya muncul pada minggu kedua atau ketiga
Ramadan, hingga batas akhir pelaporan, yakni H-7 Lebaran. Pasalnya, perusahaan yang tidak
mampu membutuhkan waktu untuk melakukan dialog atau perundingan secara bipartit dengan
pekerja/buruh. "Biasanya bisa terbaca aduannya itu pada minggu kedua dan minggu ketiga
(Ramadan) dan tentu saja sampai batas akhir pembayaran THR itu H-7," imbuhnya.

Dalam suratnya, Ida mewajibkan pengusaha membayar THR secara penuh kepada
pekerja/buruh maksimal H-7 Lebaran. Namun, ia memberikan keringanan bagi perusahaan yang
terdampak pandemi covid-19 untuk melakukan perundingan dengan buruh, sehingga pengusaha
bisa mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran THR sampai H-1 Lebaran.

Bukti perusahaan tidak mampu membayar THR, lanjutnya, harus disampaikan berdasarkan
laporan keuangan internal perusahaan secara transparan. "Nah, hasil dari pembahasan bipartit
tersebut itu dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat," ucapnya.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, ia memastikan perusahaan yang melanggar aturan
THR, maka akan mendapatkan sanksi administratif. Sementara itu, perusahaan yang terlambat
membayar THR akan dikenai denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Denda
tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh," jelasnya.

Aturan mengenai sanksi sendiri tertera dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di
Perusahaan. Mengutip aturan itu disebutkan perusahaan yang terlambat membayar THR
Keagamaan dikenai denda sebesar 5 persen.

Dalam hal ini, Ida berharap semua pihak terkait mendukung pelaksanaan pembayaran THR
Lebaran 2021, termasuk para pemimpin di daerah. "Saya minta peran aktif gubernur, bupati
walikota untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang
melakukan pelanggaran pelaksanaan THR 2021 sesuai dengan peraturan undang-undang yang
berlaku," ucapnya.

111