Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 110
"Dalam rangka pelaksanaan kordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, maka
Posko THR keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, kami juga minta kepada
Pemprov dan Pemkot membentuk posko yang sama di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota,"
kata Ida di konferensi pers Senin (19/4/2021).
Sebagaimana diketahui Kementerian Ketenagakerjaan baru saja launching Posko THR 2021 dan
Call Center dengan nomor 1500-630 di kantor Kemnaker Jakarta pada Senin (19/4/2021).
Ida menjelaskan Posko ini akan memberikan layanan kepada pekerja/buruh maupun pengusaha
lewat 3 aspek utama yakni informasi seputar kebijakan dan peraturan THR keagamaan tahun
2021, ada juga ruang konsultasi, serta pengaduan pelaksanaan THR 2021.
Posko informasi, konsultasi dan pengaduan yang dibentuk di pusat dilakukan dengan 2 cara,
baik secara luring dan daring.
Ia berpesan bagi Pemprov maupun Pemda yang membuka Posko THR secara luring atau tatap
muka harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.
"Saya berpesan, jika dilakukan secara offline untuk tetap mengikuti protokol kesehatan,"
katanya.
Kemnaker juga memberikan layanan secara online yang bisa diakses melalui
www.bantuan.kemnaker.go.id dan melalui call center 1500-630 yang sudah dapat diberlakukan
mulai tanggal 20 April hingga 20 Mei 2021.
"Keberadaan Posko THR keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar
pekerja/buruh mendapat THR keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai ketentuan
perundang-undangan," ujarnya.
Ida berharap, Posko THR dapat berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan
dengan tertib dan efektif, serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak, yaitu
pekerja/buruh dan pengusaha.
Bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, ia meminta
kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Sebelumnya, Menaker Ida juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan
secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.
109
