Page 203 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 203
Judul Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Lapor Tak Mampu Bayar THR
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4536264/menaker-belum-ada-
perusahaan-yang-lapor-tak-mampu-bayar-thr
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-04-19 17:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sampai hari ini belum ada perusahaan yang
tidak mampu (membayar THR 2021), karena biasanya bisa terbaca adanya itu pada minggu
kedua dan minggu ketiga
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena biasanya bisa terbaca adanya (laporan)
itu pada minggu kedua dan minggu ketiga (Ramadan)
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Jadi, sampai hari ini belum ada pengaduan
yang masuk terkait dengan ketidakmpuan perusahaan membayar THR
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pemberian THR Keagamaan merupakan
kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Pemberian THR
Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh
dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan
ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang mendorong pertumbuhan
ekonomi
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat
202
