Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 204
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima laporan mengenai perusahaan yang
tidak bisa memenuhi kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021. Di
tahun ini THR harus dibayarkan secara penuh paling lambat H-7. "Sampai hari ini belum ada
perusahaan yang tidak mampu (membayar THR 2021), karena biasanya bisa terbaca adanya itu
pada minggu kedua dan minggu ketiga," kata Menteri Ketenagakerjaan ida Fauziyah dalam acara
Launching Posko THR Tahun 2021 dan Call Center 1500-630, Senin (19/4/2021).
MENAKER: BELUM ADA PERUSAHAAN YANG LAPOR TAK MAMPU BAYAR THR
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum menerima laporan mengenai
perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2021. Di tahun ini THR harus dibayarkan secara penuh paling lambat H-7.
"Sampai hari ini belum ada perusahaan yang tidak mampu (membayar THR 2021), karena
biasanya bisa terbaca adanya itu pada minggu kedua dan minggu ketiga," kata Menteri
Ketenagakerjaan ida Fauziyah dalam acara Launching Posko THR Tahun 2021 dan Call Center
1500-630, Senin (19/4/2021).
Namun memang, saay ini baru memasuki awal Ramadan. Sehingga, belum ada satu pun
perusahaan yang melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat atas ketidakmampuan
dengan skema pembayaran THR di tahun ini.
"Karena biasanya bisa terbaca adanya (laporan) itu pada minggu kedua dan minggu ketiga
(Ramadan)," bebernya.
Selain itu, tenggat waktu pembayaran THR Keagamaan di tahun ini juga dinilai masih cukup
panjang. Yakni sampai dengan H-7 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jadi, sampai hari ini belum ada pengaduan yang masuk terkait dengan ketidakmpuan
perusahaan membayar THR," ujar dia menekankan.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Virtual
Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, hari Senin (12/4/2021).
Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR
Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker Ida.
203
