Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 214
Untuk tata cara pelaporan secara offline, pekerja dapat langsung datang ke Ruang Pelayanan
Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta
Selatan.
Adapun aturan untuk menggunakan layanan tatap muka yakni dengan tetap disiplin melakukan
protokol kesehatan, dan menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Jika pelapor belum
memiliki keterangan bebas Covid-19, Kemenaker juga menyediakan fasilitas layanan tersebut.
Posko THR secara luring dapat dikunjungi selama jam kerja, Senin sampai dengan Jumat yakni
mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.
Selain dengan metode luring, Anda juga bisa mengakses pelaporan secara online melalui
www.bantuan.kemnaker.go.id. Dalam laman tersebut, ada 2 menu informasi yang bisa Anda
pilih, yakni Informasi THR dan Konsultasi dan Pengaduan THR.
Bila ingin melakukan konsultasi atau pengaduan, maka Anda dapat memilih menu Konsultasi dan
Pengaduan THR. Untuk masuk dalam layanan, Anda terlebih dahulu harus memiliki User ID
dengan klik Daftar Sekarang. Jika sudah memiliki User ID, Anda bisa langsung login, dan memulai
tahapan konsultasi, selanjutnya konsultasi dan pengaduan THR Anda akan tercatat secara
otomatis.
Selain melalu offline dan online, pengaduan juga bisa dilakukan dengan menghubungi call center
1500 630.
Kemenaker menjamin Posko THR 2021 berbeda dengan posko THR sebelumnya. Selain
melibatkan seluruh perangkat internal Kemenaker, posko THR tahun ini juga menghadirkan tim
pemantau yang diharapkan bisa memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan tugas
Posko THR.
Tim pemantau terdiri dari serikat buruh dan pekerja, unsur organisasi, serta unsur pengusaha
yang duduk dalam Dewan Pengupahan Nasional.
Di sisi lain, Ida juga memastikan posko THR dapat didirikan di provinsi, kabupaten dan kota di
seluruh Indonesia dan diawasi oleh Gubernur, Bupati dan Walikota setempat.
Ida berharap peran aktif perangkat daerah bisa mendisiplinkan perusahaan yang tidak patuh
aturan dan menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, sesuai Undang-undang yang berlaku.
213
