Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 211
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Haiyani
Rumondang menuturkan penunggakan pembayaran THR tersebut juga berkaitan dengan
perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian, penyelesaiannya membutuhkan proses
mediasi antara perusahaan dan pekerja, bahkan sebagian menginjak pada pengadilan hubungan
industrial "Jadi ada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan proses perselisihan
hubungan industrial, sehingga tentu tidak serta merta proses ini tuntas terkait dengan status
hubungan kerja dengan sebagainya," ujarnya dalam Launching Posko THR Tahun 2021, Senin
(19/4).
Data sementara, lanjutnya, mengungkapkan sebanyak lima perusahaan direkomendasikan
sanksi administratif. Ini berupa teguran tertulis sampai pembatasan sebagian atau seluruh
kegiatan perusahaan.
Ia memastikan pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan rekomendasi sanksi sesuai dengan
hasil pemeriksaan. Selanjutnya, rekomendasi ini disampaikan kepada gubernur, wali kota,
bupati, atau instansi yang mengeluarkan izin sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan.
"Jadi memang kami terus berupaya, sehingga memang tahun ini kami memantau penegakan
sanksinya yang dilakukan oleh instansi terkait atau juga bapak gubernur, bupati, dan walikota,"
tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan terdapat 410 laporan
pengaduan terkait dengan pembayaran THR Idulfitri tahun lalu. Laporan itu berdasarkan
rekapitulasi akhir per 4 Juni 2020.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 perusahaan belum memenuhi kewajiban THR kepada
pekerja. Sedangkan, 307 perusahaan yang sebelumnya dilaporkan, sudah membayar THR
kepada karyawannya. Pembayaran dilakukan setelah proses pemeriksaan dan pembinaan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan.
"Perusahaan sudah melaksanakan pembayaran THR, baik yang terlambat, tertunda," ucap Ida
belum lama ini.
210
