Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Meski begitu, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pengusaha yang benar-benar tidak
mampu membayar THR secara penuh sehingga bisa melaporkannya ke Dinas Ketenagakerjaan
setempat. Namun, hingga pekan ini, belum ada laporan yang masuk.

"Biasanya baru terbaca aduannya pada minggu kedua atau minggu ketiga dan batas akhir kan
H-7 sebagaimana ketentuan perundang-undangan (THR harus dibayar penuh paling lambat H-7
sebelum Lebaran)," kata Ida dalam peluncuran Posko THR 2021 secara virtual, Senin (19/4).

mengatakan, sebelum melapor ke Kemnaker, pengusaha yang tidak sanggup membayar THR
secara penuh tahun ini harus melakukan dialog lebih dulu dengan para pekerjanya, termasuk
secara kekeluargaan.

Perundingan antara buruh dan pengusaha (bipartit) harus dilakukan secara transparan dengan
memperlihatkan laporan keuangan internal perusahaan secara detail. Hasil bipartit inilah yang
harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Ida memastikan, pengusaha yang melanggar dengan tidak memberikan THR secara penuh dan
tepat waktu sesuai dengan aturan perundang-undangan akan mendapatkan sanksi administratif
dan denda.

"Denda tersebut digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh," kata Ida,
Aturan mengenai sanksi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan.
Dalam aturan itu, disebutkan perusahaan yang terlambat membayar THR Keagamaan dikenai
denda sebesar 5 persen.

Ida berharap semua pihak terkait mendukung pelaksanaan pembayaran THR Lebaran 2021,
termasuk para pemimpin di daerah. Dia berharap aturan ini bisa memuaskan kedua belah pihak
yaitu pekerja dan pengusaha.

"Saya minta peran aktif gubernur, bupati, walikota untuk melakukan pengawasan dan
menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran pelaksanaan THR 2021 sesuai
dengan peraturan undang-undang yang berlaku," ujar Ida.

249