Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Judul Menaker Minta Kepala Daerah Hukum Perusahaan yang Tidak Bayar
THR
Nama Media inews.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.inews.id/finance/bisnis/menaker-minta-kepala-daerah-
hukum-perusahaan-yang-tidak-bayar-thr
Jurnalis Michelle
Tanggal 2021-04-19 16:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya minta para gubernur, bupati, dan wali
kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bisa diberikan kelonggaran maksimal H-1
Lebaran dengan catatan pengusaha wajib melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai
kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan dilaporkan secara tertulis
kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7 lebaran

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pendirian posko ini dilakukan agar
pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyaluran THR kepada pekerja atau buruh menjadi
lebih efektif

Ringkasan

Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, sanksi tersebut bisa dijatuhkan kepala
daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.

MENAKER MINTA KEPALA DAERAH HUKUM PERUSAHAAN YANG TIDAK BAYAR THR

JAKARTA, - Perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-7 sebelum
Lebaran. Jika tidak, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan, sanksi tersebut bisa dijatuhkan
kepala daerah kepada perusahaan yang tak membayar THR.

250