Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 252
"Saya minta para gubernur, bupati, dan wali kota agar tidak segan-segan menjatuhkan sanksi
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya dalam peluncuran Posko THR di
Jakarta, Senin (19/4/2021).
Menaker menyebut pemerintah tetap memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang tak
mampu membayar THR paling lambat H-7.
"Bisa diberikan kelonggaran maksimal H-1 Lebaran dengan catatan pengusaha wajib melakukan
dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan berdasarkan laporan keuangan yang
transparan dan dilaporkan secara tertulis kepada dinas ketenagakerjaan setempat sebelum H-7
lebaran," tuturnya.
Menaker mempersilakan kepada karyawan untuk melapor ke Posko THR jika perusahaan tak
membayar sesuai aturan. Posko ini dibangun tak hanya di level pusat, melainkan di provinsi dan
kabupaten/kota "Pendirian posko ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi dan pengawasan
penyaluran THR kepada pekerja atau buruh menjadi lebih efektif," katanya.
Editor : Rahmat Fiansyah.
251
