Page 365 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Bakal aksi buruh yang akan digelar pada 21 April nanti, terkait penolakan terhadap Undang-
Undang Cipta Kerja yang dianggap tidak sah, hingga meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk
mengabulkan judicial review secara materil maupun formil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan aksi 21 April nanti
dilakukan pada pukul 09.00 - 12.00 WIB, diikuti lebih dari 10 ribu pekerja di 24 provinsi lebih
dari 150 ribu kabupaten kota dan 1.000 pabrik diseluruh Indonesia.

"Isu yang diangkat 21 April itu meminta hakim MK (Mahkamah Konstitusi) mengabulkan judicial
review secara materil maupun formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja," kata Said dalam
Konferensi Pers virtual, Senin (19/4/2021).

Aksi yang dilakukan secara terjun langsung di lapangan. Menurut Said aksi sudah mengukuti
saran dari Satgas Covid - 19 dan mengikuti protokol kesehatan, mulai dari rapid antigen hingga
membawa hand sanitizer.

"Ada 100 - 150 orang di kawasan MK, lalu di provinsi ada di kantor gubernur, kantor bupati.
Sedangkan 10.000 buruh protes di wilayah pabrik dengan spanduk yang dipasang ada pagar
pabrik. Protokol kesehatan sesuai masing-masing pabrik," kata Said.

Kuasa Hukum Pemohon, Said Salahudin mengatakan serikat buruh mengajukan permohonan
judicial review perkara nomor PUU XII 2020 pada 15 Desember 2020 lalu, tetapi baru diregistrasi
pada 14 April 2021 oleh MK. Tuntunanya membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan.

"Uji Materil sudah tiap kali persidangan, pengujian formil rabu luas di MK sidang pertama,"
jelasnya Selain itu untuk aksi Mayday, 1 Mei nanti juga akan ada aksi di lapangan. Berasal dari
50 ribu buruh di 24 provinsi dan 3.000 pabrik yang tergabung dalam aksi ini.

"Bentuknya sama di lapangan, nanti akan koordinasi antara pimpinan tingkat lokasi Mayday
masing-masing pabrik dan lokasi pemerintah lainya," kata Said Iqbal.

364