Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Ia mengatakan pembayaran THR bagi karyawan sudah ditegaskan sesuai ketentuan pembayaran
THR bagi karyawan perusahaan telah diatur PP nomor 36 tahun 202 tentang Pengupahan yang
di dalamnya mengatur tentang THR.Permenaker Nomor 6 tahun 2016 tentang THR, SE Menaker
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang THR serta SE Disdagnakerkop UKM nomor
560/1285.7.4/2021 tentang THR. "Pemberian dan pembayaran THR adalah keawajiban
pengusaha dan merupakan hak pekerja sebagai pendapatan non upah yg harus di berikan oleh
pengusaha secara penuh dan proporsional," paparnya kemarin.

Haryanto menguraikan pembayaran THR di berikan kepada pekerja H-7 sebelum Lebaran. Kalau
tidak dapat memberikan pada hari H-7 maka harus dibicarakan dengan Serikat Pekerja atau
karyawan di perusahaan yang bersangkutan.

Dalam pembicaraan tersebut harus di sepakati jika THR harus di berikan paling lambat H-1 dan
pengusaha dikenakan denda sebesar 5%. "Saya yakin perusahaan akan lebih bijak dan pasti
akan memberikan THR kepada para karyawannya," ujarnya.

Mengenai pemberian THR yang dibayarkan dengan cara diangsur atau dicicil, Haryanto
menegaskan tahun ini tidak ada aturan yang membolehkan itu.

Pemberian THR dengan cara diangsur tersebut jelas melanggar peraturan yang di keluarkan oleh
Pemerintah. "Jika harus diangsur, maka bisa dilakukan dalam kurun waktu bulan Puasa 2021
serta tidak melebihi perayaan hari raya Idul Fitri tahun 2021. Dan harus ada kesepakatan dengan
karyawan," tandasnya.

Sebelumnya, Disdagnakerkop UKM Karanganyar mendirikan Posko Pengaduan THR bagi
karyawan perusahaan untuk tahun 2021.

Pendirian posko tersebut untuk menerima pengaduan dari karyawan yang tidak menerima THR
dari perusahaan. Kabid Hubungan Industrial DisdagnakerkopUKM Karanganyar, Hendro Prayitno
menyatakan surat edaran pemberian THR kepada karyawan telah disampaikan kepada seluruh
perusahaan yang ada.

Wardoyo.

366