Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 377

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Ponorogo memastikan TKI yang kembali
              ke kampung halamannya aman. Artinya, mereka tidak terjangkit virus COVID-19 dari negara
              tempatnya bekerja.

              Sebelumnya, seluruh TKI yang pulang karena masa kontrak habis, dipusatkan untuk dikarantina
              di wisma atlet. Pun setibanya di daerah masing-masing, para TKI ini langsung diperiksa tim
              satgas COVID-19 baik dari kabupaten maupun kecamatan. Jika dirasa sehat maka para TKI bisa
              kembali ke rumahnya.

              "Alhamdulillah sampai detik ini pemulangan PMI tidak ada yang terjangkit Corona. Sudah sangat
              ketat,  tidak  akan  pernah  dipulangkan  kalau  terjadi  ada  yang  terjangkit,"  kata  Kepala
              Disnakertrans Ponorogo, Bedianto kepada wartawan, Senin (19/4/2021).

              Menurutnya, karena pandemi COVID-19 terjadi di seluruh dunia, akhirnya setiap negara punya
              prosedur yang ketat. Hal ini agar penyebarannya bisa ditekan.

              "Sebelum kepulangannya, para PMI wajib menjalani karantina di tempatnya bekerja," terang
              Ibed.

              Sesampainya  di  Indonesia,  tepatnya  di  Bandara  Internasional  Soekarno  -  Hatta,  para  PMI
              kembali dikarantina di Wisma Atlet. Setelah itu, baru dipulangkan ke daerah masing-masing. "Di
              sini  dicek  lagi  oleh  Satgas  COVID-19  baru  dinyatakan  aman,  tidak  sakit,  bisa  kembali  ke
              rumahnya," tambah Ibed.

              Ibed menambahkan saat ini keberangkatan hanya dilayani bagi PMI purna yang ingin kembali
              berangkat. Terutama untuk negara tujuan Hong Kong, Taiwan dan Korea. "Pemberangkatan
              tetap ada hanya saja jumlahnya tidak banyak karena melayani eks dari sana," pungkas Ibed.

              Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah mengeluarkan kebijakan larangan mudik 2021 ke Pekerja
              Migran Indonesia (PMI/TKI). Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai
              COVID-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh
              swasta dan TKI.





































                                                           376
   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382