Page 379 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 379
1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Mengimbau kepada Pekerja/Buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak
melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai
dengan 17 Mei 2021," ujarnya dalam keterangannya, Senin (19/4).
Ia mengampaikan, aturan ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan
Republik Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab
Perusahaan Penempataan Pekerja Migran Indonesia.
Ida melanjutkan, penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19
yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja/buruh swasta dan
PMI.
Selain itu, surat edaran tersebut juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari
Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat.
Keadaan yang dimaksud, antara lain mudik yang dikarenakan keluarga sakit, anggota keluarga
meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan
persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.
"Pekerja atau buruh yang terpaksa mudik karena kondisi darurat diwajibkan untuk melampirkan
print out surat izin keluar masuk (SIKM). Adapun SIKM bagi para pekerja/buruh swasta berupa
surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah/elektronik pimpinan
perusahaan serta identitas pekerja atau buruh," ungkapnya.
Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari Atase Ketenagakerjaan atau Staf
Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan
Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah atau elektronik dari dari Atase
Ketenagakerjaan atau Staf Teknis Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.
"Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar memfasilitasi kepulangan PMI
yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke daerah asal," ungkapnya.
.
378
