Page 399 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Sebelumnya, pada tahun 2020, pemerintah memberikan kelonggaran kepada pengusaha untuk
tidak membayarkan THR, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kondisi ekonomi pada tahun 2021 sudah
lebih baik dibanding tahun sebelumnya, maka THR wajib dibayarkan penuh.

Kapan THR 2021 haru cair dan berapa besarannya? Diberitakan Kompas.com, Minggu
(18/4/2021), pemerintah disebutkan akan mencairkan THR 2021 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada H-10 menjelang Lebaran.

Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwjiono Moegiarso.

"Untuk yang ASN pun pak Menko (Airlangga Hartarto) kemarin sudah menyampaikan ke bu
Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk bisa dibayarkan H-10," kata Susiwijono, dikutip dari
Kompas TV, Kamis (15/4/2021).
"Sehingga kira-kira 10 hari terakhir sebelum Ramadhan, baik ASN maupun karyawan swasta
mempunyai daya beli dan diharapkan berbelanja," lanjut dia.

Besaran THR 2021 untuk ASN/PNS Untuk besaran THR PNS, diketahui dihitung berdasarkan
jumlah gaji pokok yang diterima PNS dan beberapa tunjangan yang melekat di dalamnya.

Besaran gaji pokok PNS, sesuai PP Nomor 15 Tahun 2019, berjenjang sesuai golongan dan masa
kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan (MKG).

Adapun tunjangan PNS yang melekat yaitu tunjangan kinerja, tunjangan anak, tunjangan suami
atau istri, dan tunjangan makan.

Untuk tunjangan anak, suami atau istri, dan tunjangan makan, besarannya mengikuti ketentuan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018.

Sedangkan besaran tunjangan kinerja (tukin), biasanya berbeda sesuai jenis jabatan dan instansi
tempat bekerja.

Rincian besarannya bisa disimak pada artikel ini: Simak, Ini Jadwal Pencairan THR PNS 2021 dan
Jumlah Besarannya Sementara itu, mengacu pada SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021, THR untuk
pekerja/buruh wajib dibayarkan maksimal tujuh (7) hari sebelum Lebaran.

"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seperti diberitakan
Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Jika perusahaan tidak membayarkan THR kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan pemerintah, maka perusahaan dapat dikenai sanksi.

Aturan mengenai sanksi tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, hingga penghentian maupun pembekuan
kegiatan usaha, dan dilakukan secara bertahap.

Sedangkan bagi perusahaan yang tak mampu membayar THR sesuai ketentuan karena masih
terdampak pandemi Covid-19, maka diminta berkoordinasi dengan Gubernur atau Bupati, untuk
menemukan solusi yan tepat.
Kemenaker juga telah membentuk Satuan Tugas Pelayanan Konsultasi Dan Penegakan Hukum
Pelaksanaan Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021 di pusat.

398