Page 402 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Kepala Disnaker Pemkab Blitar, Haris Susianto menegaskan, pihaknya menerima laporan
kedatangan atau kepulangan TKI/PMI. Disnaker hanya menfasilitasi urusan yang berada di
dalam wilayah kabupaten/kota.

"Semacam ini, larangan itu kan ada di luar negeri ketika mau pulang. Seharusnya BP2MI badan
yang punya tupoksi penempatan bisa melalui agent atau KJRI yang ada di sana menyampaikan
SE Menaker tersebut," kata Haris kepada detikcom di kantornya, Senin (19/4/2021).

Kebijakan ini sebagai tindak lanjut adanya larangan mudik 2021 dari pemerintah pada periode
6-17 Mei. Selain TKI dilarang mudik, pekerja swasta juga termasuk. Hal itu tertuang dalam Surat
Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) No M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan
Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 H bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sejak April 2021, lanjut Haris, sebanyak 70 TKI/PMI asal Blitar dilaporkan pulang atau mudik.
Disnaker kemudian berkoordinasi dengan camat asal daerah mereka tinggal, untuk penanganan
isolasi mandiri sesuai protap COVID-19. Data yang tercatat di Disnaker Pemkab Blitar, sampai
saat ini masih sekitar 17.000 TKI/PMI yang masih berada di luar negeri. Dari jumlah itu,
didominasi TKI/PMI yang berada di Hong Kong dan Taiwan.

"Tentunya kami juga koordinasi dengan Dinkes Pemkab Blitar untuk penanganan TKI yang
pulang ini. Selama ini kami sampaikan camat untuk isolasi mandiri 5 hari. Setelah itu diambil
swabnya oleh dinkes," jelasnya.

Haris mengaku, pihaknya tidak mempunyai jaringan luas untuk mensosialisasikan surat edaran
itu. Yang ada hanya grup di aplikasi percakapan yang beranggotakan perwakilan TKI /PMI yang
aktif mendampingi beberapa pekerja migran Indonesia yang bermasalah.

"Ya kami nunggu dulu surat resminya. Itu yang nanti kami share ke grup TKI/PMI yang ada,
supaya diteruskan ke kelompok mereka," pungkasnya

401