Page 406 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

setelah tes dilakukan. Jika tidak membawa surat yang dimaksud, pengadu bisa terlebih dahulu
melakukan tes di klinik gedung Kemenaker.

PEKERJA BISA ADUKAN MASALAH THR KE POSKO PENGADUAN

Pemerintah membuka layanan pengaduan tunjangan hari raya 2021 secara dalam jaringan dan
luar jaringan pada 20 April-20 Mei 2021. Pengaduan secara luring dibuka di Jakarta serta di
provinsi dan kabupaten/kota.
Di Jakarta, layanan pengaduan luring dibuka pada pukul 08.00-15.00 di Ruang Pelayanan
Terpadu Satu Atap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Jalan Gatot Subroto Kav. 51
Gedung B Lantai 1, Jakarta Selatan. Untuk mengadu secara tatap muka, pengadu harus
menunjukkan lampiran surat keterangan bebas Covid-19 setidaknya 14 hari setelah tes
dilakukan. Jika tidak membawa surat yang dimaksud, pengadu bisa terlebih dahulu melakukan
tes di klinik gedung Kemenaker.

Posko THR 2021 juga bisa diakses secara daring melalui www.bantuan.kemnaker.go.id dan
melalui telepon 1500630. Tidak ada batas waktu penerimaan pengaduan secara daring.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta peran aktif gubernur, bupati, dan wali kota
untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar aturan pelaksanaan
THR tahun 2021. Tahun ini, posko pelaksanaan THR juga melibatkan tim pemantau dari unsur
serikat pekerja dan serikat buruh, serta organisasi pengusaha yang duduk di Dewan Pengupahan
Nasional.

”Kami sangat terbuka diawasi dan menerima masukan dari serikat pekerja, buruh, dan
pengusaha. Ini yang membuat posko tahun ini beda dengan tahun lalu,” kata Ida dalam
konferensi pers pembukaan layanan posko pengaduan THR, Senin (19/4/2021).

Tahun ini, posko pelaksanaan THR juga melibatkan tim pemantau dari unsur serikat pekerja dan
serikat buruh, serta organisasi pengusaha yang duduk di Dewan Pengupahan Nasional.

Menurut Ida, Kemenaker belum menerima pengaduan terkait perusahaan yang tidak mampu
membayar THR keagamaan tahun 2021. ”Biasanya, aduan mulai terbaca pada minggu kedua
atau minggu ketiga Ramadhan, sampai batas akhir H-7 Lebaran,” kata Ida.

Surat Edaran Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh mengatur, perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu
membayar THR secara penuh sesuai waktu wajib berdialog secara bipartit dengan pekerja serta
membuka laporan keuangan internal selama dua tahun terakhir. Setelah dialog bipartit mencapai
kesepakatan, perusahaan wajib melaporkan hasilnya ke dinas ketenagakerjaan setempat paling
lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Ida mengatakan, pemerintah hanya bisa memberi sedikit kelonggaran bagi perusahaan yang
tidak mampu. ”Perusahaan yang terdampak dan tidak bisa membayar sesuai ketentuan bisa
diberi kelonggaran membayar maksimal satu hari sebelum Lebaran. Pemerintah akan
memfasilitasi pengaduan lewat posko agar THR betul-betul dibayarkan,” katanya.

Masih diperiksa

Pemerintah juga masih memeriksa perusahaan yang sampai hari ini menunggak pembayaran
THR tahun 2020. Berdasarkan data Kemenaker, ada 410 laporan pengaduan pembayaran THR
Lebaran tahun 2020. Sebanyak 307 perusahaan di 24 provinsi sudah melunasi pembayaran.
Sementara 103 perusahaan masih dalam proses pemeriksaan.

405