Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 40
Judul Pekerja diperbolehkan mudik jika kondisi daruratsimak syaratnya!
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/pekerja-diperbolehkan-mudik-jika-
kondisi-darurat-simak-syaratnya
Jurnalis kompas.com
Tanggal 2021-04-20 04:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mengimbau kepada pekerja swasta dan PMI
untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6
Mei sampai dengan 17 Mei 2021
Ringkasan
Pekerja swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diimbau agar tidak melakukan perjalanan
mudik pada Lebaran tahun 2021 ini. Imbauan tersebut dikeluarkan langsung oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah
bagi Pekerja dan PMI dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19.
PEKERJA DIPERBOLEHKAN MUDIK JIKA KONDISI DARURATSIMAK SYARATNYA!
Pekerja swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) diimbau agar tidak melakukan perjalanan
mudik pada Lebaran tahun 2021 ini. Imbauan tersebut dikeluarkan langsung oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah
bagi Pekerja dan PMI dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19.
"Mengimbau kepada pekerja swasta dan PMI untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya
Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021," kata Ida dalam
siaran pers Minggu (18/4/2021).
Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik
Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia dan Penanggung Jawab Perusahaan
Penempataan Pekerja Migran Indonesia.
Ida mengatakan penerbitan SE ini dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19
yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat khususnya pekerja swasta dan PMI.
39

