Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Tahun 2021 bagi Pekerja lebih berpihak kepada buruh dibandingkan dengan
tahun lalu. Akan tetapi implementasinya berpotensi merugikan buruh jika pengawasan dan
pendampingan tidak kuat. Apalagi bagi pekerja yang tidak berserikat dan posisi tawarnya relatif
lemah dalam perundingan bipartit dengan perusahaan.

"Bagi perusahaan yang pekerjanya berserikat dialog bipartit dengan manajemen bisa jadi bukan
masalah besar. Tetapi bagaimana dengan pekerja yang tidak berserikat dan tidak terwakilkan,"
kata Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat Senin
(19/4/2021) saat dihubungi di Jakarta.

SE Menaker mengatur perusahaan yang terdampak pandemi dan tidak mampu membayar THR
penuh wajib menggelar perundingan bipartit dan membuka laporan keuangan selama dua tahun
terakhir kepada pekerja. Setelah dialog bipartit mencapai kesepakatan, perusahaan wajib
melaporkan hasilnya ke dinas ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum
Lebaran. Mereka diberi kelonggaran membayar THR hingga sehari sebelum Lebaran.

Menurut Mirah, dialog bipartit kerap menjadi celah yang merugikan pekerja karena posisi tawar
manajemen dan pekerja yang kerap tak seimbang. Kasus pelanggaran pembayaran THR kerap
terjadi di perusahaan yang pekerjanya tidak berserikat. Ia berharap posko THR di tiap daerah
lebih proaktif dan tidak pasif menunggu laporan masuk setelah dugaan pelanggaran terjadi.
Pengawasan dan pendampingan harus dilakukan sejak tahap dialog bipartit.
"Pemerintah seharusnya sudah punya gambaran data perusahaan yang selama ini 'nakal'
membayar THR atau data perusahaan yang kira-kira masih terdampak pandemi. Mereka perlu
diawasi lebih ketat dan pekerjanya didampingi," kata Mirah yang juga tergabung sebagai anggota
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).

Tim pemantau

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan Posko Pelaksanaan THR Tahun 2021 Senin siang.
Layanan posko pengaduan THR dibuka pada 20 April-20 Mei 2021 secara luar jaringan dan dalam
jaringan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan tahun ini posko pelaksanaan THR melibatkan
tim pemantau dari unsur serikat pekerja dan serikat buruh serta asosiasi pengusaha yang duduk
di Depenas.

"Kami terbuka diawasi dan menerima masukan dari serikat pekerja buruh dan pengusaha. Hal
ini yang membuat posko THR tahun ini beda dengan tahun lalu," kata Ida dalam konferensi pers
peluncuran layanan Posko Pelaksanaan THR 2021 di Jakarta.

Ia juga meminta gubernurn bupati dan wali kota berperan aktif mengawasi dan menjatuhkan
sanksi bagi pengusaha yang melanggar aturan THR.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan pemerintah
masih memeriksa perusahaan yang hingga kini masih menunggak pembayaran THR tahun lalu.
(AGE)

42