Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

DISNAKER BENTUK TIM PANTAU

Pastikan THR Pekerja Dibayar Penuh

DEPOK Jawa Pos - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok baru menindaklanjuti kebijakan
pemerintah pusat mengenai tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2021. Kadisnaker Kota Depok
Manto Jorghi menegaskan setiap perusahaan harus membayar tunjangan hari raya (THR) secara
penuh.

Sesuai dengan surat edaran Kemenaker dan gubernur Jawa Barat, THR harus cair paling lambat
H-7 Lebaran. 'Kami baru terima pagi ini," ujarnya kemarin (19/4). Pihaknya saat ini bersiap
mengeluarkan surat edaran wali kota Depok sebagai aturan turunan. Isinya tidak akan jauh
berbeda dengan yang dikeluarkan provinsi maupun Kemenaker yang mengatur pencairan THR
secara penuh Perusahaan tidak bisa mencicil pemberian THR. Jika perusahaan tidak bisa
mengeluarkan THR sesuai ketentuan keringanan hanya diberikan dengan cara mengundurkan
waktu pemberian THR. "Kalau ada permasalahan tidak mengurangi jumlah. Mungkin waktunya
diundur H-1, H-3. Kalau jumlah tidak bisa dikurangi," lanjutnya.

Selain menerbitkan SE wali kota disnaker bersama pihak lain membentuk tim pemantauan terkait
pemberian THR. Mereka bisa mengamati langsung serta menerima laporan soal perusahaan
mana saja yang melanggar ketentuan.
Tim monitoring tersebut terdiri atas unsur polres UPTD pengawasan Disnaker Provinsi Jawa barat
Disnaker Kota Depok, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan unsur serikat pekerja
'Biasanya ada laporan ke kami. Kami verifikasi kelapangan,' jelasnya Saat ini kata Manto, terkait
ketentuan THR pihaknya telah menggelar sosialisasi kepada sejumlah perusahaan di Kota Depok.
Meski begitu Manto tidak menjelaskan bagaimana sanksi kepada perusahaan yang bandel dan
tidak mengikuti aturan yang ada. "Surat edaran sudah kami bagi melalui Apindo. Mereka tinggal
menunggu surat edaran dari wali kota," terangnya.

Hingga saat ini menurut dia belum ada perusahaan yang mengeluh tidak bisa memberikan THR
kepada karyawannya. Dia berharap hingga waktu yang telah ditentukan semua perusahaan di
Depok mampu menunaikan kewajiban. "Kalau dari industri-industri kayaknya sudah klir. Saya
juga sudah bicara dengan ketua Apindo. Perusahaan menengah ke atas siap memenuhi. Tahun
lalu juga sama," tambahnya. (bry/co4/byu)

46