Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

PENGUSAHA WAJIB BAYAR THR H-7 LEBARAN

PANGKALPINANG, www.wowbabel.com -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang telah membuka posko pengaduan bagi
pekerja soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Kegamaan Tahun 2021.

Posko pengaduan terkait persoalan tunjangan hari raya atau THR ini dibuka di Kantor Disnaker
Pangkalpinang, di Jalan Raskunda, Girimaya.

"Posko untuk pengaduan THR kami sudah buka sampai dengan H+12 setelah lebaran. Kami
buka setiap hari pada jam kerja dan ada yang bertugas di posko," kata Kepala DPMPTSP dan
Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Yan Rizana melalui Kabid Disnaker Amrah Sakti, Senin
(19/4/2021).

Menurut Amrah, pengaduan masyarakat akan berdatangan pada hari minus tujuh sebelum
lebaran dan hari berikutnya. Pasalnya, batas pembayaran THR ditetapkan pada H-7 sebelum hari
raya keagamaan.

"Biasanya munculnya pengaduan perselisihan itu di tujuh hari sebelum dan setelah lebaran.
Karena batas pembayaran THR itu H-7 sebelum hari raya keagamaan," katanya Selain itu, THR
keagamaan tahun ini wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau
tidak dengan dicicil seperti tahun sebelumnya.

"Karena tentang cara pembayaran THR tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun lalu
boleh dicicil namun sekarang harus sesuai ketetapan dan paling lambat H-7 sebelum hari raya
keagamaan," kata dia.

Dijelaskannya, ketetapan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

"Dari surat edaran ini ada tiga poin tentang pembayaran THR. Pertama, THR itu di dibayar
kepada seluruh pekerja yang bekerja di perusahaan dengan persyaratan atau kriteria bagi
pekerja masa kerja satu bulan kerja terus menerus atau lebih," kata Amrah.

"Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu," katanya.

Adapun dalam surat edaran ini, dijelaskan Amrah, juga diatur tentang bagi perusahaan yang
terdampak atau yang masih terdampak akibat COVID-19, maka perusahaan harus merundingkan
lagi tentang cara pembayaran dengan karyawannya.

"Harus sepakat, dan waktunya tujuh hari sebelum lebaran," katanya.

Untuk pengenaan sanksi yakni ada dua, yaitu yang pertama sanksi diberikan kepada pihak
perusahaan dan sanksi kepada pengusaha.
"Sanksi itu dapat berupa mulai dari pidana sampai dengan administratif bagi perusahaan," kata
Amrah. (hdd/wb)

411