Page 420 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 420
Judul THR DILARANG DICICIL
Nama Media Radar Cirebon
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg9&15
Jurnalis azs
Tanggal 2021-04-19 11:09:00
Ukuran 294x124mmk
Warna Warna
AD Value Rp 68.796.000
News Value Rp 206.388.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - M Fahrozi (KETUA Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota
Cirebon) Jangan sampai kejadiannya dimainkan. Mereka (perusahaan, red) tidak koordinasi ke
dinas, tidak musyawarah dengan pekerjanya. Tahu-tahu menunda atau mencicil pemberian THR
karena pemahaman yang keliru
negative - M Fahrozi (KETUA Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota
Cirebon) Karena tidak mudah meminta penangguhan, harus jelas dulu alasannya apa. Harus
melampirkan kondisi keuangan perusahaan. Nanti diaudit, benar tidak kondisi keuangannya.
Tidak serta merta bisa dikabulkan begitu saja
Ringkasan
Tunjangan hari raya (THR) keagamaan sudah diatur dalam surat edaran (SE) dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dalam SE tersebut, sejumlah aturan dibuat seadil-adilnya bagi
perusahaan/pengusaha dan pekerja/buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Kota Cirebon, M Fahrozi menyebut, tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan
atau pengusaha membayarkan tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. Menurutnya, yang
tertuang dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh, tidak ditemukan kata-kata
pembayaran THR bisa dicicil atau ditunda.
THR DILARANG DICICIL
Tunjangan hari raya (THR) keagamaan sudah diatur dalam surat edaran (SE) dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dalam SE tersebut, sejumlah aturan dibuat seadil-adilnya bagi
perusahaan/pengusaha dan pekerja/buruh.
KETUA Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Cirebon, M Fahrozi
menyebut, tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan atau pengusaha membayarkan
tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. Menurutnya, yang tertuang dalam surat edaran
419

