Page 420 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 420

Judul               THR DILARANG DICICIL
                Nama Media          Radar Cirebon
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg9&15
                Jurnalis            azs
                Tanggal             2021-04-19 11:09:00
                Ukuran              294x124mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 68.796.000

                News Value          Rp 206.388.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  M  Fahrozi  (KETUA  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  Kota
              Cirebon) Jangan sampai kejadiannya dimainkan. Mereka (perusahaan, red) tidak koordinasi ke
              dinas, tidak musyawarah dengan pekerjanya. Tahu-tahu menunda atau mencicil pemberian THR
              karena pemahaman yang keliru

              negative  -  M  Fahrozi  (KETUA  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  Kota
              Cirebon) Karena tidak mudah meminta penangguhan, harus jelas dulu alasannya apa. Harus
              melampirkan  kondisi  keuangan  perusahaan.  Nanti  diaudit,  benar  tidak  kondisi  keuangannya.
              Tidak serta merta bisa dikabulkan begitu saja



              Ringkasan

              Tunjangan hari raya (THR) keagamaan sudah diatur dalam surat edaran (SE) dari Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dalam SE tersebut, sejumlah aturan dibuat seadil-adilnya bagi
              perusahaan/pengusaha dan pekerja/buruh. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
              (KSPSI) Kota Cirebon, M Fahrozi menyebut, tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan
              atau pengusaha membayarkan tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. Menurutnya, yang
              tertuang dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/6/HK.04/IV/2021 tentang
              Pelaksanaan  Pemberian  THR  Keagamaan  Bagi  Pekerja/  Buruh,  tidak  ditemukan  kata-kata
              pembayaran THR bisa dicicil atau ditunda.


              THR DILARANG DICICIL

              Tunjangan hari raya (THR) keagamaan sudah diatur dalam surat edaran (SE) dari Kementerian
              Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Dalam SE tersebut, sejumlah aturan dibuat seadil-adilnya bagi
              perusahaan/pengusaha dan pekerja/buruh.
              KETUA  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Seluruh  Indonesia  (KSPSI)  Kota  Cirebon,  M  Fahrozi
              menyebut,  tidak  ada  aturan  yang  membolehkan  perusahaan  atau  pengusaha  membayarkan
              tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. Menurutnya, yang tertuang dalam surat edaran

                                                           419
   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425