Page 421 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 421
(SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR
Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh, tidak ditemukan kata-kata pembayaran THR bisa dicicil atau
ditunda.
Dia menyebut, yang ada pada salah satu poin di edaran itu, bila perusahaan belum bisa
memberikan THR karena kondisi keuanganya terdampak Covid-19, agar perusahaan berdialog
untuk menyepakati dengan buruhnya, difasilitasi dinas tenaga kerja setempat.
"Jangan sampai kejadiannya dimainkan. Mereka (perusahaan, red) tidak koordinasi ke dinas,
tidak musyawarah dengan pekerjanya. Tahu-tahu menunda atau mencicil pemberian THR karena
pemahaman yang keliru," ujar Fahrozi kepada wartawan.
Sederhananya, bagi perusahaan yang tidak sanggup, mengajukan ke dinas agar difasilitasi
musyawarah tripatrit dengan buruhnya. Tetapi, walaupun proses ini ditempuh, tetap tidak
menghilangkan kewajiban. Pada prinsipnya, THR harus dibayarkan!
"Karena tidak mudah meminta penangguhan, harus jelas dulu alasannya apa. Harus
melampirkan kondisi keuangan perusahaan. Nanti diaudit, benar tidak kondisi keuangannya.
Tidak serta merta bisa dikabulkan begitu saja," sebutnya.
Sebab, selama perusahaan itu masih beroperasi, memproduksi, menjual, dan aktivitas lain sesuai
dengan jenis usahanya, maka pemberian THR kepada pekerjanya hukumnya wajib!
THR sendiri, berdasarkan regulasi yang mengatur soal pengupahan, wajib diberikan kepada
pekerja dengan minimal masa kerja satu bulan berturut-turut. Bagi yang sudah bekerja 12 bulan,
THR diberikan utuh sebesar satu kali gaji/upah bulanan.
Bagi yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, besaran THR yang wajib dibayarkan adalah jumlah
bulan lamanya masa kerja dibagi 12, dikalikan besaran satu kali upah/gaji bulanan, (azs)
420
