Page 426 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 426
Judul Menaker Minta Buruh dan TKI Tak Mudik Lebaran
Nama Media suara.com
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2021/04/19/103956/menaker-minta-
buruh-dan-tki-tak-mudik-lebaran
Jurnalis Iwan Supriyatna
Tanggal 2021-04-19 10:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Mengimbau kepada Pekerja/Buruh swasta dan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri
Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pekerja atau buruh swasta dan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) agar tidak melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini. Imbauan ini
tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan Kegiatan
Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
MENAKER MINTA BURUH DAN TKI TAK MUDIK LEBARAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pekerja atau buruh swasta dan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) agar tidak melakukan perjalanan mudik pada lebaran tahun ini.
Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021 tentang Pembatasan
Kegiatan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah bagi Pekerja/Buruh dan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Mengimbau kepada Pekerja/Buruh swasta dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak
melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai
dengan 17 Mei 2021," ujar Menaker dalam keterangannya yang ditulis (19/4/2021).
Surat Edaran ini ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, Kepala Perwakilan Republik
Indonesia, Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia, dan Penanggung Jawab Perusahaan
Penempataan Pekerja Migran Indonesia.
425
