Page 428 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 428
Judul THR Tak Dibayarkan Sampai H-7, Pemerintah Buka Posko Aduan untuk
Perjuangkan Hak Karyawan
Nama Media kabartegal.pikiran-rakyat.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-931794583/thr-tak-
dibayarkan-sampai-h-7-pemerintah-buka-posko-aduan-untuk-
perjuangkan-hak-karyawan?page=all
Jurnalis Isabella Nilam Mentari
Tanggal 2021-04-19 10:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sakina Rosellasari (Kepala Disnakertrans Jawa Tengah) Isinya, bagi pekerja atau
buruh di perusahaan tertulis bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan
positive - Sakina Rosellasari (Kepala Disnakertrans Jawa Tengah) Disnakertrans Jateng juga ada
posko aduan THR. Termasuk UPT Satuan Pengawas Ketenagakerjaan di wilayah Pati, Semarang,
Pekalongan, Surakarta, Magelang dan Banyumas
Ringkasan
Bagi seluruh pengusaha wajib membayarkan THR (Tunjangan Hari Raya) pada karyawannya
maksimal H-7 Lebaran. Kewajiban pengusaha membayar THR untuk seluruh karyawan tidak
dipengaruhi pandemi yang sempat melesukan kondisi ekonomi. Jika pengusaha tidak memenuhi
kewajiban membayar THR, karyawan bisa mengajukan protes.
THR TAK DIBAYARKAN SAMPAI H-7, PEMERINTAH BUKA POSKO ADUAN UNTUK
PERJUANGKAN HAK KARYAWAN
Bagi seluruh pengusaha wajib membayarkan THR (Tunjangan Hari Raya) pada karyawannya
maksimal H-7 Lebaran.
Kewajiban pengusaha membayar THR untuk seluruh karyawan tidak dipengaruhi pandemi yang
sempat melesukan kondisi ekonomi.
Jika pengusaha tidak memenuhi kewajiban membayar THR, karyawan bisa mengajukan protes.
Pengajuan bisa dilakukan lewat posko aduan yang telah disiapkan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah.
427
