Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021
P. 83
Judul Waduh! 23 TKI yang Pulang dari Malaysia Positif Covid-19, Legislator
Minta Pemerintah Lakukan Ini
Nama Media jpnn.com
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://www.jpnn.com/news/waduh-23-tki-yang-pulang-dari-malaysia-
positif-covid-19-legislator-minta-pemerintah-lakukan-ini
Jurnalis elvi
Tanggal 2021-04-19 20:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Dan kami juga mendorong Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah khususnya yang berlokasi di daerah perbatasan
keluar masuk Indonesia
positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Mengimbau kepada seluruh PMI untuk tidak
pulang ke Indonesia dalam rangka merayakan Lebaran demi kebaikan diri dan keluarga di Tanah
Air, hal tersebut semata-mata untuk mencegah penularan virus Corona yang mungkin dibawa
oleh PMI dari negara perantauan
Ringkasan
Sebanyak 23 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan ke Indonesia melalui
Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dari Malaysia terinfeksi positif Covid-19. Klaster TKI
tersebut menyebabkan kasus Covid-19 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri) melonjak pada
akhir pekan lalu.
WADUH! 23 TKI YANG PULANG DARI MALAYSIA POSITIF COVID-19, LEGISLATOR
MINTA PEMERINTAH LAKUKAN INI
JAKARTA - Sebanyak 23 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan ke Indonesia
melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dari Malaysia terinfeksi positif Covid-19.
Klaster TKI tersebut menyebabkan kasus Covid-19 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri)
melonjak pada akhir pekan lalu.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) yang tersebar di seluruh belahan dunia serta perusahaan penyalur tenaga kerja untuk
menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021.
82
