Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 APRIL 2021

Berikut ini Limapagi himpun sejumlah poin-poin penting yang dikeluarkan pemerintah terkait
pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021.
Pengusaha Wajib Bayar THR Penuh Tanpa Dicicil Menteri Koordinator (Menko) Bidang
Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara khusus meminta komitmen pengusaha menjelang Hari
Raya Lebaran untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh, tidak dicicil.

Hal ini dikarenakan pemerintah sudah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk.

"Tahun lalu THR dicicil, saya minta tahun ini dibayar secara penuh. Kita harus komitmen," tegas
Airlangga dalam keterangannya, pada Kamis, 1 April 2021.

THR bagi Pekerja Wajib Diberikan Maksimal H-7 Lebaran Seperti yang tertuang dalam surat
edaran tersebut, Ida menyebutkan, bagi perusahaan diharuskan membayar THR dilakukan paling
lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tiba. Menurut Ida, pelaksanaan tersebut sudah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," tegasnya.

Sanksi Tegas Perusahaan yang Lalai Bayar THR Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
keterangannya pada Senin, 19 April 2021, meminta kepada setiap Gubernur, Bupati, dan Wali
Kota agar tidak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi bagi pengusaha yang melakukan
pelanggaran pelaksanaan THR Keagamaan 2021, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

Membuka Posko THR 2021 Menaker Ida Fauziyah meresmikan Pos Komando (Posko) Tunjangan
Hari Raya (THR) 2021. Tujuan utama pembuatan Posko THR, menurut Ida, untuk memberikan
pelayanan, konsultasi, atau pengaduan terkait pelaksanaan pembayaran THR.

"Keberadaan Posko THR Keagamaan ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah agar hak
pekerja/buruh untuk mendapatkan THR Keagamaan benar-benar bisa dibayarkan sesuai
ketentuan yang ada," kata Ida dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 19 April 2021.

Ida menjelaskan, pelayanan yang ditujukan bagi pekerja atau buruh, pengusaha, maupun
masyarakat umum, dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui offline atau langsung datang
ke Posko THR yang berada di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan
Gatot Subroto Kav. 51 Gedung B Lantai 1 Jakarta Selatan.

Kemudian, yang kedua melalui sarana daring dapat diakses di laman
www.bantuan.kemnaker.go.id atau menghubungi langsung call center 1500 630.

85