Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 140

Judul               Pemprov DKI Ancam Cabut Izin Perusahaan Jika Bohong soal
                                    Pembayaran THR
                Nama Media          suara.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://jakarta.suara.com/read/2021/04/27/184035/pemprov-dki-
                                    ancam-cabut-izin-perusahaan-jika-bohong-soal-pembayaran-thr
                Jurnalis            Rizki Nurmansyah
                Tanggal             2021-04-27 18:40:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Kalau
              memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar (berbohong) otomatis kita akan
              lakukan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita cabut izin,
              sampai kita lakukan pembekuan untuk selamanya

              neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Yang
              jelas,  sebelum  itu  kita  lakukan  (pemberian  sanksi),  pastinya  kita  tetap  mengedepankan
              pembinaan,  pola  pembinaan,  insyallah  kalau  sudah  kita  panggil,  kita  beri  arahan,  insyallah
              mereka akan ngerti

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta) Jadi
              sangat banyak efeknya. Kenapa kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat juga
              meningkat. Toh pekerjanya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi, untuk kemajuan
              perusahaan, ya sangat bijak juga memang harus dibayarkan THR-nya


              Ringkasan

              Pemprov DKI Jakarta meminta agar perusahaan melapor jika tak bisa membayar Tunjangan Hari
              Raya  ( THR  ).  Namun  laporan  yang  dibuat  harus  asli dan  tidak berbohong  atau  dipalsukan.
              Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan,
              jika kedapatan berbohong tapi sebenarnya bisa membayar THR, maka pihaknya akan menjatuhi
              sanksi. Hukuman terparah yang dijatuhkan bisa saja pencabutan izin usaha.











                                                           139
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145