Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 141

PEMPROV DKI ANCAM CABUT IZIN PERUSAHAAN JIKA BOHONG SOAL
              PEMBAYARAN THR
              SuaraJakarta.id  -  Pemprov  DKI  Jakarta  meminta  agar  perusahaan  melapor  jika  tak  bisa
              membayar  Tunjangan  Hari  Raya  (  THR  ).  Namun  laporan  yang  dibuat  harus  asli  dan  tidak
              berbohong atau dipalsukan.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan,
              jika kedapatan berbohong tapi sebenarnya bisa membayar THR, maka pihaknya akan menjatuhi
              sanksi. Hukuman terparah yang dijatuhkan bisa saja pencabutan izin usaha.

              "Kalau memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar (berbohong) otomatis
              kita akan lakukan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita
              cabut  izin,  sampai  kita  lakukan  pembekuan  untuk  selamanya,"  ujar  Andri  saat  dikonfirmasi,
              Selasa (27/4/2021).

              Andri  menjelaskan,  ketentuan  membayar  THR  diatur  dalam  Surat  Edaran  Menteri
              Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari
              Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Regulasi itu merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
              Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Pemprov  DKI  Jakarta  juga  telah  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  12/SE/2021  Tentang
              Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

              Kendati demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak langsung pencabutan izin. Namun akan dilakukan
              bertahap  dan  Andri  menyatakan  akan  mengedepankan  pembinaan  serta  edukasi  kepada
              perusahaan yang bersangkutan.

              "Yang jelas, sebelum itu kita lakukan (pemberian sanksi), pastinya kita tetap mengedepankan
              pembinaan,  pola  pembinaan,  insyallah  kalau  sudah  kita  panggil,  kita  beri  arahan,  insyallah
              mereka akan ngerti," jelasnya.

              Menurut Andri, pembayaran THR tidak hanya sekadar pemenuhan hak bagi para pekerja.

              Dengan adanya uang tambahan yang diterima pegawai, maka akan menggerakan perekonomian
              karena keberadaan THR bisa meningkat daya beli masyarakat.

              “Jadi sangat banyak efeknya. Kenapa kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat
              juga  meningkat.  Toh  pekerjanya  yang  sudah  berpuluh-puluh  tahun  dia  mengabdi,  untuk
              kemajuan perusahaan, ya sangat bijak juga memang harus dibayarkan THR-nya,” pungkasnya.




















                                                           140
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146