Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 196
"Kami memberikan kelonggaran sampai H-1. Ketidakmampuan membayar THR tepat waktu
harus dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan dan
dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan," kata Menaker.
Dan bagi pengusaha yang tidak membayar THR sesuai ketentuan waktu sesuai peraturan UU,
maka dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksinya, dan pembekuan usaha.
Ida menuturkan, peraturan ini berbeda dari tahun lalu karena selama pandemi, pemerintah telah
memberikan banyak insentif bagi perusahaan.
Pemerintah pun berharap ada kepatuhan dari pengusaha untuk membayarkan THR, sehingga
ada pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi masyarakat, terutama yang berasal dari
golongan pekerja.
[mt].
195
