Page 194 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 194

PEMKOT TANGERANG BUKA POSKO PENGADUAN THR

              Tangerang,  Satubanten.com-  Pemerintah  Kota  (Pemkot)  Tangerang  melalui  Dinas
              Ketenagakerjaan (Disnaker) membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR).

              “Posko Pengaduan THR sudah kami buka sejak 19 April hingga 10 Mei mendatang. Sejauh ini,
              kami (Disnaker-red) pun telah menyosialisasikan hak-hak tenaga kerja, melalui Surat Edaran
              Kementerian  ke  3.752  Perusahaan  di  Kota  Tangerang,”  papar  Kepala  Disnaker,  Moh
              Rakhmansyah saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/04) Rakhmansyah menerangkan, Posko
              Pengaduan THR dibuka di lantai 2, Gedung Disnaker yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan
              II No 1, Cikokol, Kota Tangerang. “Bagi seluruh pekerja yang ingin melakukan pelaporan, kami
              wajibkan untuk menaati protokol kesehatan dengan ketat,” tegasnya.

              Sementara  itu,  terkait  prosedur  pelayanannya  dijelaskan  bahwa  setelah  Disnaker  menerima
              pengaduan, selanjutnya menindaklanjutinya dengan melakukan mediasi dan pemanggilan pada
              perusahaan,  yang  bersangkutan.  Selebihnya,  peneguran  dan  penindakan  masuk  pada  ranah
              pengawasan tingkat Provinsi Banten.

              “Bagi  para  tenaga  pekerja  di  Kota Tangerang  yang  memiliki  keluhan  akan  terkait  THR.  Bisa
              melakukan pengaduan atau diskusi ke Kantor Disnaker, ada 10 petugas Disnaker yang akan
              melayani, menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan,” ungkapnya.
              Sementara itu, kata Rakhmansyah berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik
              Indonesia  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  menyatakan  THR  Keagamaan  wajib  dibayarkan  paling
              lambat tujuh hari sebelum hari raya.

              “Sedangkan  bagi  perusahaan  yang  masih  terdampak  pandemi  dan  berakibat  tidak  mampu
              memberikan  THR,  dapat  melakukan  dialog  dengan  pekerja  untuk  mencapai  kesepakatan
              kekeluargaan,” jelas Rakhmansyah.

              Hal  itu,  lanjut  Rakhmansyah  dapat  dilakukan  dengan  menunjukan  bukti  ketidakmampuan
              membayar THR tepat waktu, berdasarkan laporan keuangan yang transparan dan melaporkan
              hasil kesepakatan tersebut ke pihak Disnaker.

              “Namun itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan mambayar THR,” pungkasnya.

              Diketahui, Posko pengaduan THR ditujukan untuk mengantisipasi hal-hal permasalahan, yang
              muncul terkait dibayarkannya THR pada hari raya keagamaan. (SBS/009)


























                                                           193
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199