Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 212

1). Agar perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 kepada
              pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu paling lambat 7 (tujuh)
              hari sebelum Hari Raya Keagamaan; 2). Dalam hal perusahaan masih terdampak pandemi Covid-
              19  dan berakibat  tidak mampu  memberikan  THR  Keagamaan Tahun  2021  pada  waktu  yang
              ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan : a. Agar terlebih dahulu dilakukan
              dialog  dengan  pekerja/buruh  di  perusahaan  untuk  mencapai  kesepakatan  secara  tertulis
              mengenai waktu pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 dengan ketentuan paling lambat 1
              (satu)  hari  sebelum  Hari  Raya  Keagamaan  pekerja/buruh  yang  bersangkutan;  b.  Hasil
              kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh sebagaimana huruf a di atas, dilaporkan
              ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Jl. Prajurit KKO Usman
              dan Harun No. 52, Tugu Tani, Jakarta Pusat atau melalui email ke thr@jakarta.go.id.

              2. Melaporkan langkah-langkah pelaksanaan pemberian THR Kegamaan Tahun 2021 yang telah
              dilakukan oleh perusahaan melalui utas bit.ly/laporanthr2021 paling lambat tanggal 6 Mei 2021.
              Ita Malau Andri menjelaskan bahwa jika sebuah perusahaan tidak mampu memberi THR pada
              pekerjanya maka akan ada upaya untuk menentukan batas waktu maksimal pembayaran oleh
              pihak perusahaan.

              Jika  perusahaan  tetap  enggan  membayar  THR  pekerja,  Andri  mengatakan  bahwa  akan  ada
              pengecekan, jika dirasa tak sesuai maka akan ada sanksi yang menunggu perusahaan itu.

              "Apa alasannya dia tidak mau membayar, kalau memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak
              mau membayar otomatis kita akan lakukan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara,
              selanjutnya akan kita cabut izin, sampai kita lakukan pembekuan untuk selamanya," kata dia,
              Senin (26/4/2021).

              3. Ada posko untuk fasilitasi pekerja dan perusahaan soal THR Dia menjelaskan bahwa pihaknya
              sudah  membentuk  posko  THR  untuk  memfasilitasi  ketidaksepakatan  antara  pekerja  dan
              perusahaan, keduanya bisa melaporkan isu terkait THR ke posko ini.

              Sejauh ini dia mengaku belum ada perusahaan yang mengadu namun pihaknya terus melakukan
              sosialisasi terkait SE yang merupakan terusan dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
              Nomor : M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
              Tahun 2021.

              "Sampai saat ini belum ada nih, mudah-mudahan tidak ada," kata Andri.






























                                                           211
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217