Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Perusahaan diminta tepat waktu membayarkan THR keagamaan. Mulai H-7 pembayaran THR
sudah harus dibayarkan.
Bagi perusahaan yang terlmbat membayar, Kemenaker memberi tenggat waktu hingga H-1
Lebaran.

"Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga
pembatasan aktivitas usaha,” terang Menaker Ida Fauziyah, seperti dikutip dari lamanresmi
Kemnaker, Senin, 26 April 2021.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan, pemerintah telah memberikan banyak insentif kepada
perusahaan, sehingga menurutnya pengusaha dapat berkontribusi besar dalam pembayaran
THR kepada karyawan.

Perusahaan yang tidak membayar THR, berikut sanksinya: Teguran tertulis
Pembatasan kegiatan usaha

Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi

Pembekuan kegiatan usaha

"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang
ditentukan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak
pandemi COVID-19. Yakni penundaan pembayaranTHR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha tersebut melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya,” ungkap Menaker Ida.

Masih dari lama resmi Kemnaker, THR wajib diberikan kepada karyawan atau pekerja dalam
bentu uang bukan barang.

Sedangkan karyawan atau pekerja yang berhak menerima THR adalah:

Pekerja/buruh berdasarkan PKWT atau PKWTT yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus atau lebih

Pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum hari
raya keagamaan

Pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari
perusahaan lama belum mendapatkan THR

Berdasarkan Surat Edaran, berikut cara menghitung serta rincian THR yang diberikan kepada
Karyawan Swasta:
Apabila karyawan memiliki masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
THR diberikan sesuai perhitungan masa kerja dibagi 12 buan, kemudian dikali 1 bulan upah.

Apabila karyawan memiliki masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan
dengan ketentan 1 bulan upah.

Apabila karyawan berdasarkan perjanjian kerja harian dengan masa kerja 12 bulan atau lebih,
upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan, sebelum hari
raya keagamaan.

Apabila pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasar
rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama kerja.

215