Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 214
"Harapannya sekali lagi, karena pemerintah sudah banyak memberikan insentif, harapannya
adalah ada kepatuhan dari pengusaha untuk membayar THR ini. Dengan pembayaran THR ini,
pemerintah berharap sekali akan meningkatkan daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat
yang pada akhirnya juga bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi kita," ujar Ida Fauziyah
dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Ida menjelaskan, THR keagamaan wajib diberikan maksimal H-7 Lebaran. Hal tersebut sesuai
Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Pemerintah, mengancam akan menjatuhkan sanksi denda kepada perusahaan yang terlambat
membayar tunjangan hari raya atau THR sesuai ketentuan waktu yang telah diatur," tegasnya.
Ida menambahkan, surat edaran pembayaran THR ini juga telah disampaikan kepada seluruh
kepala daerah, untuk disampaikan kepada pengusaha.
"Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan juga mengatasi masalah, jika ada keluhan dan
konsultasi, gubernur, bupati, dan wali kota diminta menegakkan hukum sesuai kewenangannya,"
pungkasnya.
Editor: Kurniati Syahdan.
213
