Page 269 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

KEMNAKER PERTEGAS PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING JUGA BERHAK
MENDAPAT THR
Kemnaker Pertegas Pekerja Kontrak dan Outsourcing Juga Berhak Mendapat THR Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) memastikan pekerja dengan status
outsourcing (alih daya), kontrak (PKWT) ataupun pekerja tetap (PKWTT) berhak menerima
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran
(SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan
pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7
Lebaran. Penegasan itu disampaikan seiring Lebaran yang makin dekat, pencairan THR 2021
pun kian dinantikan para pekerja baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun buruh swasta.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," ujar Dirjen Putri di kantor Kemnaker Jakarta, Pada Minggu, (25/04).

Putri memastikan pekerja dengan status outsourcing (alih daya), kontrak (PKWT) ataupun
pekerja tetap (PKWTT) berhak menerima THR Keagamaan. Artinya, THR pekerja kontrak dan
outsourcing tahun 2021 wajib dibayar para pengusaha atau perusahaan. "THR wajib dibayar
penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status kerja" tegas Putri
"Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau
lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak
mendapatkan THR juga," sambungnya.

Pada prinsipnya, SE ini mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh
kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran. "THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk
uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan," jelas Putri.

Putri lantas menyampaikan rincian siapa saja yang berhak dapat THR 2021. Dikatakan, THR 2021
cair untuk tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama,
pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan
lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," ujar Putri.

Adapun Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah
untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.

Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok. Sedangkan
pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung
melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah yang
diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan (rata-
rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja). SA.

268