Page 302 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Solo membuka posko pengaduan
terkait THR Idul Fitri. Posko ini dibuat untuk memastikan hak-hak pekerja terkait penerimaan
THR terpenuhi. "Posko ini untuk memastikan para pekerja dan perusahaan terpenuhi hak dan
kewajibannya," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Surakarta Agus Sutrisno, Selasa (27/4).

JELANG LEBARAN 2021, DISNAKERPERIN MEMBUKA POSKO PENGADUAN TERKAIT
THR

Terasjabar.id - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Solo membuka posko
pengaduan terkait THR Idul Fitri. Posko ini dibuat untuk memastikan hak-hak pekerja terkait
penerimaan THR terpenuhi. "Posko ini untuk memastikan para pekerja dan perusahaan terpenuhi
hak dan kewajibannya," ujar Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Surakarta Agus Sutrisno, Selasa (27/4).

Agus mengaku sudah mensosialisasikan keberadaan posko tersebut melalui media sosial.
Pihaknya mempersilakan masyarakat melapor melalui aplikasi WhatsApp atau bisa juga datang
langsung ke kantornya. "Silakan melapor langsung, WA atau bisa juga lewat media sosial resmi
kami juga," katanya.

Adapun persyaratannya, pelapor harus bisa melengkapi biodata, termasuk nama perusahaan
tempat bekerja dan keluhkan. Kemudian untuk penanganan kasus yang masuk dilakukan dengan
memanggil kedua belah pihak hingga memperoleh kata sepakat.

"Jadi sebelumnya harus ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja terkait pemberian
THR tersebut. Termasuk kalau perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan THR
karyawan," katanya.

Jika sesuai aturan pemerintah, dikatakannya, maka perusahaan wajib membayarkan THR
tersebut. Terkait hal itu, pihaknya juga sudah memberikan sosialisasi melalui media sosial dan
website resmi Disnakerperin.

"Artinya di daerah memang harus mengikuti dan memperhatikan aturan Menaker. Intinya
pengusaha wajib memberikan THR kecuali tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19,
silahkan berdialog antara pengusaha dengan karyawan atau serikatnya untuk mencari solusi,"
jelas dia.

Menurutnya, yang terpenting, jika tidak mampu membayar THR maka perusahaan
menyampaikan laporan atau memberikan bukti bahwa secara finansial tidak mampu
melaksanakannya.

Sementara itu untuk yang terdampak Covid-19 akan diselesaikan melalui musyawarah. Menurut
dia, itikad baik harus diperlihatkan dari kedua belah pihak, antara pengusaha dan karyawan.
"Bagaimana pembayaran pegawai kontrak, harian, tetap, semua ada aturannya," katanya.

Sesuai dengan tata terbit ketika perusahaan tidak mampu memberikan THR, lanjut dia, maka
pengusaha yang bersangkutan harus menyampaikan ke instansi terkait bahwa dia tidak mampu
karena terdampak Covid-19.
"Sampai sekarang belum ada laporan terkait THR. Kemarin sempat ada yang menanyakan tetapi
sudah ada penyelesaian. Yang masuk ke kami satu, yang langsung bertanya ke mas Wali (Wali
Kota Solo) satu," terangnya.

301