Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

dijatuhkan jika pengusaha terbukti tidak dapat membayarkan THR sesuai dengan besaran dan
waktu yang sudah diatur.

DUA SANKSI INI MENANTI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYAR THR SESUAI
ATURAN

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengaku telah menyiapkan hukuman bagi pengusaha atau
perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan hari raya atau THR kepada para pekerjanya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hukuman tersebut berupa sanksi denda dan administratif yang siap dijatuhkan jika pengusaha
terbukti tidak dapat membayarkan THR sesuai dengan besaran dan waktu yang sudah diatur.

"Ada denda jika tidak mampu membayar sesuai dengan ketentuan waktu dan besarannya, yakni
sebesar lima persen dari akumulasi nilai THR yang harus dibayarkan pengusaha," ujar Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam Forum Merdeka Barat 9, Senin (26/9/2021).

1. Sanksi administrasi juga menanti pengusaha yang tidak bayar THR sesuai ketentuan waktu
IDN Times/Ita Malau Selain sanksi berupa denda, Ida juga menjelaskan bahwa pihaknya siap
mengenakan sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak membayarkan THR pada H-7 atau
H-1 (kondisi tertentu) sebelum lebaran.

"Sanksinya berupa teguran tertulis pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksinya, kemudian pembekuan kegiatan usaha," imbuh Ida.

2. Pengawasan ketat melalui perwakilan di posko THR daerah

Terkait hal itu, Ida menjamin bahwa posko THR yang saat ini sudah ada di 34 provinsi bakal
bekerja maksimal melakukan pengawasan terhadap praktik pembayaran THR di lapangan.

Pasalnya, potensi pelanggaran itu sangat besar mengingat pemerintah mengizinkan para
pengusaha terdampak COVID-19 yang belum pulih untuk bisa membayarkan THR maksimal H-
1 lebaran.

Hal ini yang kemudian ditakutkan serikat buruh dan serikat pekerja bakal menjadi celah bagi
pengusaha untuk menunda pembayaran THR.

"Jadi teman-teman secara periodik nanti akan melihat bagaimana progres pembayaran THR yang
terlapor di posko kementerian tenaga kerja maupun yang ada di di provinsi di seluruh Indonesia.
Jangan pernah ragu karena teman-teman saya ajak untuk memantau secara langsung, tidak
hanya teman-teman serikat pekerja dan serikat buruh, tetapi teman-teman pengusaha juga saya
minta untuk melakukan pemantauan secara langsung," jelas Ida.

Selain itu, Ida juga mengerahkan pengawas ketenagakerjaan di tiap posko THR dan dinas
ketenagakerjaan provinsi untuk melakukan pemeriksaan pelaksanaan pembayaran THR tahun
2021.

"Pegawai pengawas akan melakukan pengawasan dan memberikan nota pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi terhadap gubernur, walikota, dan bupati setempat untuk pelaksanaan atau
pengenaan sanksi administratifnya," sambungnya.

3. Perusahaan idealnya membayarkan THR paling lambat seminggu sebelum lebaran Ilustrasi
Uang. (IDN Times/Aditya Pratama) Di sisi lain, Ida mengingatkan kepada perusahaan yang mulai
pulih akibat dampak pandemik COVID-19 untuk tetap membayarkan THR seminggu atau H-7

296