Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 294
Ringkasan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya
( THR ) guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pembayaran
THR tahun 2021. Pembayaran THR berdasar kepada PP nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.
WARGA BANDUNG TERLAMBAT DAPAT THR? ADUKAN KE SINI
LENGKONG, -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung membuka Posko Pengaduan
Tunjangan Hari Raya ( THR ) guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
atas pembayaran THR tahun 2021.
Pembayaran THR berdasar kepada PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi para pekerja.
Kepala Disnaker Kota Bandung Arief Syaifudin mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi
pekerja/buruh, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas waktu H-7 lebaran.
"Disnaker sudah membuka posko pengaduan THR di Jalan Martanegara nomor 4. Posko THR ini
berjenjang dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk di Kota, kami bekerja sama dengan
UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat," katanya pada program Bandung
Menjawab di Taman Sejarah, Kota Bandung, Selasa, 27 April 2021.
"Posko ini bagi masyarakat yang memang tidak punya serikat pekerja atau buruh, mereka bisa
juga menyampaikan aspirasi atau pengaduan ke kami," lanjutnya.
Seperti diketahui, karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan, yakni
pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Kemudian pekerja atau buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.
Sedangkan pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan. Pertama memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-
rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan kedua masa kerja
kurang dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).
Menurut Arief, Disnaker akan menyebarkan Surat Edaran Wali Kota Bandung kepada para
pengusaha khsusnya terkait pembayaran THR. Ia pun menyampaikan jika ada keterlambatan
pembayaran akan ada denda sebesar 5%.
"Untuk masalah pembayaran kami belum menerima informasi kendala di perusahaan. Saya
berharap jangan sampai terjadi sanksi. Artinya kebersamaan perusahaan dengan pekerja itu
betul-betul diwujudkan," ucapnya.
"Sehingga tidak perlu lagi melihat lagi sanksi administrasi atau sanksi denda. Di Kota Bandung
ini saya rasa komunikasi perusahaan dengan pekerja itu begitu solid bisa saling memahami untuk
menentukan langkah-langkahnya," lanjutnya.
293
