Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 329
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan Ida
menjelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR
H-7, maka diharus berdialog secara kekeluargaan dengan para pekerjanya.
PERUSAHAAN BOLEH TUNDA BAYAR THR, APA SYARATNYA?
Jakarta Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ), Ida Fauziyah, menegaskan pembayaran
Tunjangan Hari Raya ( THR ) wajib dilakukan oleh perusahaan. Bahkan meskipun tidak mampu
membayar H-7 Lebaran, pembayaran THR harus tetap dilakukan meski bisa sedikit ditunda.
Hal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan Ida menjelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu
membayar THR H-7, maka diharus berdialog secara kekeluargaan dengan para pekerjanya.
"Membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut dan kami
memberikan kelonggaran H-1. Ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran THR yang telah
ditentukan," jelas Ida seperti ditulis, Selasa (27/4/2021).
Berdasarkan SE tersebut, ketidakmampuan pembayaran tepat waktu tersebut harus dibuktikan
dengan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan. Kemudian, dilaporkan ke
Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat H-7 Idul Fitri.
"Jadi kesepakatannya disampaikan H-7, dan kelonggarannya sampai H-1," sambungnya.
Ia berharap para pengusaha untuk dapat membayarkan THR pekerja tepat waktu. Terlebih lagi,
pemerintah juga sudah memberikan banyak insentif untuk sektor usaha.
Pembayaran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
"Dengan pembayaran THR ini, pemerintah berharap sekali akan meningkatkan daya beli
masyarakat, mendorong konsumsi masyarakat dan akhirnya membantu pertumbuhan ekonomi
kita," jelasnya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fuziyah mengingatkan perusahaan untuk memberikan Tunjangan
Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja minimal 1 bulan.
Perhitungan pemberian THR diatur dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6.HK.04/IV/2021.
Seperti yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut, THR wajib dibayarkan penuh dan tepat
waktu kepada karyawan yang memenuhi kriteria. Karyawan yang telah bekerja minimal 1 bulan
atau lebih secara terus menerus berhak mendapatkan THR.
"Diberikan kepada buruh atau pekerja yang memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus
atau lebih yang mempunyai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu (PKWTT)," ujarnya dalam diskusi daring, Jakarta, Senin (26/4).
Ida menjelaskan, THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada
buruh dalam rangka memperingati hari raya keagamaan. Besaran THR yang diberikan sekitar 1
bulan upah atau proporsionalitas masa kerja 12 kali 1 bulan upah dengan masa kerja 1 bulan
terus menerus tapi kurang dari 12 bulan.
"THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada buruh dan
keluarganya paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Besarannya 1 bulan dari upah
dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus, lalu proporsionalitas masa kerja," jelasnya.
328
