Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 367
DISNAKERTRANS JAWA TIMUR BUKA 55 POSKO PENGADUAN THR
SURABAYA - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim)
mendirikan 55 titik posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Baik di 16 Balai Latihan Kerja
(BLK), Kantor Disnakertrans Jatim, juga kantor Disnaker Kabupaten/Kota di Jatim.
"Dari 55 posko itu, ada 38 posko yang ada di Kabupaten/kota dan 17 posko yang dibentuk
Disnakertrans Jatim beserta UPT (unit pelaksana teknis)-nya. Jadi desk penyelesaian pengaduan
THR akan ada 55 posko yang bisa melayani," kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu
Bagijo, Selasa (26/4/2021).
Pembukaan posko pengaduan THR ini merupakan hasil pertemuan dengan buruh saat mereka
berunjukrasa di DPRD Jatim meminta kepastian THR bisa dibayarkan tepat waktu. Disnaker juga
diminta untuk membuat posko pengaduan.
"Selain itu pada saat pertemuan Gubernur dan serikat pekerja di Sidoarjo, Gubernur
memerintahkan agar Disnakertrans Jatim untuk membuka posko pengaduan dan online
pengaduan," ujar Himawan.
Pihaknya sudah memerintahkan 180 pengawas ketenagakerjaan mengawal pembayaran THR.
THR ini adalah jenis pendapatan yang wajib dibayar oleh perusahaan dan menjadi hak pekerja.
THR ini harus diberikan pengusaha kepada Pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan. "Semua pengawas ketenagakerjaan saya perintahkan 24 jam melakukan fungsi
pengawalan pelaksanaan THR ini," katanya.
Dia mengungkapkan, para pengusaha diharapkan sudah menyiapkan THR bagi para pekerjanya.
Sebab, THR bukan hal baru. Sehingga, seharusnya setiap tahun THR itu merupakan menjadi
upah yang wajib diberikan oleh pemberi kerja pada pekerja.
"Bagi perusahaan yang belum mampu, tentunya tetap harus dicarikan solusi menyikapi hal
tersebut, nantinya akan ada skema-skema penyelesaian THR," imbuh Himawan.
Selanjutnya, lanjut dia, jika memang perusahaan benar benar tidak mampu, maka Disnakertrans
Jatim akan memanggil perusahaan itu dan memberikan laporan audit kegiatan usahanya.
Nantinya, alasan ketidakmampuan perusahaan pastinya akan dipertanyakan pekerja.
"Kami akan melihat secara riil kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Kami berharap, agar
pekerja dan pengusaha sama sama paham dan pengusaha juga harus jujur agar tidak
menimbulkan banyak pertanyaan," terangnya.
(msd).
366
