Page 368 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 368

Judul               Telat Bayar THR, Perusahaan Akan Dikenakan Denda 5 Persen
                Nama Media          nkriku.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://nkriku.com/telat-bayar-thr-perusahaan-akan-dikenakan-denda-
                                    5-persen/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-27 11:55:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000

                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Denda 5 persen dari akumulasi nilai THR-nya
              sendiri

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Sekali  lagi  karena  pemerintah  sudah  beri
              insentif,  harapannya  kepatuhan  dari  pengusaha  untuk  membayarkan  THR  sehingga  ada
              pergerakan ekonomi dan peningkatan konsumsi



              Ringkasan

              Pemerintah  akan  menjatuhkan  sanksi  denda  kepada  perusahaan  yang  terlambat  membayar
              tunjangan hari raya atau THR sesuai ketentuan waktu yang telah diatur. "Denda 5 persen dari
              akumulasi  nilai  THR-nya  sendiri,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  dalam  diskusi
              virtual, Senin, 26 April 2021.



              TELAT BAYAR THR, PERUSAHAAN AKAN DIKENAKAN DENDA 5 PERSEN

              Jakarta  -  Pemerintah  akan  menjatuhkan  sanksi  denda  kepada  perusahaan  yang  terlambat
              membayar tunjangan hari raya atau THR sesuai ketentuan waktu yang telah diatur.

              "Denda  5  persen  dari  akumulasi  nilai  THR-nya  sendiri,"  kata  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida
              Fauziyah dalam diskusi virtual, Senin, 26 April 2021.

              Pemerintah, kata ida, mengatur pemberian pembayaran THR dalam surat edaran. Surat edaran
              disampaikan kepada para gubernur, lalu diteruskan ke bupati dan Wali Kota, dan disampaikan
              kepada para pengusaha.

              Dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
              Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Ida meminta
              kepada para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR 2021 kepada pekerja
              sesuai peraturan perundang-undangan atau H-7 Idul Fitri.
                                                           367
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373