Page 373 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021
P. 373
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten
Jepara Samiadji menyatakan, sudah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pembayaran THR
di Kota Ukir. SE itu menyusul instruksi Gubernur Jawa Tengah tentang pembayaran THR tahun
ini.
Samiadji menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan, bahwa perusahaan
wajib memberikan THR` kepada karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan.
"Tapi, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19, dan tidak mampu membayar
THR secara penuh, ada mekanisme yang harus mereka patuhi," kata Samiadji, Selasa
(27/4/2021).
Mekanisme itu, lanjut Samiadji, antara lain pihak perusahaan dan karyawan harus musyawarah
hingga mencapai kesepakatan dan dilaksanakan secara kekeluargaan.
Selain itu, pihak perusahaan juga harus bisa membuktikan ketidakmampuannya untuk
membayar THR secara tepat waktu kepada karyawan sesuai dengan laporan keuangan internal.
"Kami harus memastikan pembayaran THR dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak harus dilaporkan kepada kami paling lambat
tujuh hari sebelum Lebaran," tegas Samiadji.
Untuk memastikan terjaminnya kepastian hukum, Samiadji akan membuat Pos Komando
Pelaksanaan THR Keagamaan 2021. Pihaknya juga akan melaporkan hasil laporan perushaaan
atau karyawan yang memiliki persoalan terkait THR, kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Ali Muntoha.
372
