Page 374 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

Judul Pembayaran THR, Pemprov DKI Akan Beri Sanksi Tegas Jika
Perusahaan Bohong
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/megapolitan/766193/pembayaran-thr-
pemprov-dki-akan-beri-sanksi-tegas-jika-perusahaan-bohong
Jurnalis CAR
Tanggal 2021-04-27 11:39:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Kalau
memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar otomatis kita akan lakukan
teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita cabut izin, sampai
kita lakukan pembekuan untuk selamanya

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Yang jelas,
sebelum itu kita lakukan (pemberian sanksi), pastinya kita tetap mengedepankan pembinaan,
pola pembinaan, insyallah kalau sudah kita panggil, kita beri arahan, insyallah mereka akan
ngerti

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Karena kalau
THR itu dibayar, otomatis para pekerja, masyarakat punya uang. Kalau punya uang insyaallah
dia akan belanja. Kalau dia belanja kan perputaran ekonomi akan tumbuh. Jadi sangat banyak
efeknya

neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Kenapa
kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat juga meningkat. Toh pekerjanya
yang sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi, untuk kemajuan perusahaan, ya sangat bijak
juga memang harus dibayarkan THR-nya

negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI) Pengaduan
itu kan bisa dari dua pihak, satu dari pekerjanya itu sendiri, kedua pengaduan dari perusahaan
itu sendiri. Sampai dengan saat ini, kita terus melakukan sosialisasi, surat Kemnaker, maupun
surat edaran Disnaker agar para perusahaan membayar THR sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Dan sampai saat ini belum ada (yang mengadu), mudah-mudahan tidak ada

Ringkasan

Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berada
di Jakarta untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada pekerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Jika melanggar aturan, termasuk ditemukan berbohong, maka Pemprov
DKI akan memberikan sanksi tegas di antaranya mencabut izin usaha dari perusahaan.
373