Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2021

IZIN USAHA BISA DICABUT JIKA BERBOHONG SOAL PEMBAYARAN THR

JAKARTA, - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berada
di Jakarta untuk membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada pekerja sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Jika melanggar aturan, termasuk ditemukan berbohong, maka Pemprov
DKI akan memberikan sanksi tegas, di antaranya mencabut izin usaha perusahaan yang
bersangkutan.

"Kalau memang dia mempunyai kemampuan tapi tidak mau membayar (berbohong) otomatis
kita akan lakukan teguran tertulis, kita lakukan pembekuan sementara, selanjutnya akan kita
cabut izin, sampai kita lakukan pembekuan untuk selamanya," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah di Jakarta, Selasa (27/4/2021).

Beberapa ketentuan yang menjadi acuan dalam pembayaran THR tahun 2021 adalah Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan sebagai
implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12/SE/2021
Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021.

Andri mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi secara bertahap terhadap
perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR. Namun, kata dia, pihaknya
mengedepankan pembinaan dan edukasi sebelum memberikan sanksi yang tegas.

"Yang jelas, sebelum itu kita lakukan (pemberian sanksi), pastinya kita tetap mengedepankan
pembinaan, pola pembinaan, insyallah kalau sudah kita panggil, kita beri arahan, insyallah
mereka akan ngerti," tandas dia.
Andri menjelaskan, pembayaran THR tahun 2021 ini sebenarnya bukan hanya untuk
kesejahteraan para pekerja. Namun, kata dia, pembayaran THR kali ini juga bisa menggerakan
perekonomian karena keberadaan THR bisa meningkat daya beli masyarakat.

"Karena kalau THR itu dibayar, otomatis para pekerja, masyarakat punya uang. Kalau punya
uang insyaallah dia akan belanja. Kalau dia belanja kan perputaran ekonomi akan tumbuh. Jadi
sangat banyak efeknya. Kenapa kebijakan itu diambil, seperti itu. Jadi daya beli masyarakat juga
meningkat. Toh pekerjanya yang sudah berpuluh-puluh tahun dia mengabdi, untuk kemajuan
perusahaan, ya sangat bijak juga memang harus dibayarkan THR-nya," jelas Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah membuka posko THR untuk
menfasilitasi perusahaan dan pekerja jika terjadi ketidaksepakatan soal pembayaran THR baik
dari segi waktu maupun jumlah karena dampak pandemi Covid-19. Jika ada keberatan baik dari
perusahaan maupun pekerja soal THR, kata Andri, posko THR siap menampung dan bersama-
sama mencarikan solusi yang terbaik.

"Pengaduan itu kan bisa dari dua pihak, satu dari pekerjanya itu sendiri, kedua pengaduan dari
perusahaan itu sendiri. Sampai dengan saat ini, kita terus melakukan sosialisasi, surat
Kemenaker, maupun surat edaran Disnaker agar para perusahaan membayar THR sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Dan sampai saat ini belum ada (yang mengadu), mudah-mudahan tidak
ada," pungkas Andri.

Sebagaimana diketahui, salah satu poin dari SE Nomor 12/SE/2021 Tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 di Jakarta adalah meminta agar perusahaan
memberikan THR Keagamaan Tahun 2021 kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan
376